Manado – Di tengah bayang-bayang laut dan pulau-pulau yang memikat, Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan komitmennya dalam mengatasi persoalan agraria yang kompleks.
Gubernur Yulius Selvanus secara resmi meminta dukungan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mempercepat penyelesaian konflik tanah di daerah kepulauan ini.
Mengambil momentum kunjungan kerja, Gubernur menegaskan bahwa Sulut, dengan ruang daratan terbatas, menghadapi tantangan besar terkait tanah-tanah Ex-HGU dan tanah negara yang sudah lama diduduki masyarakat.
Ia menyatakan bahwa reforma agraria di Sulut tidak hanya soal redistribusi lahan, tetapi juga tentang menemukan solusi adil bagi masyarakat kurang mampu yang selama ini terpinggirkan.
Ini adalah panggilan keberpihakan terhadap tanah, simbol keadilan sosial yang diharapkan bisa menyatukan seluruh lembaga dan pemangku kepentingan dalam satu visi: mewujudkan kepastian hukum dan pemerataan kesejahteraan.
Dukungan dari DPD RI diyakini akan mempercepat langkah Sulut dalam menyelesaikan konflik agraria yang sudah bertahun-tahun berlangsung, sekaligus mendukung pengembangan destinasi wisata strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Momen ini menjadi langkah awal bahwa di balik keindahan alamnya, Sulut sedang menata masa depan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya, dengan harapan tanah kembali menjadi sumber kehidupan yang adil dan memberi manfaat besar.
