Manado – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar High Level Meeting (HLM) 2026 untuk menyusun langkah strategis pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan adopsi transaksi digital menjelang momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara mencatat pola pergerakan harga komoditas di Bolsel cenderung sejalan dengan Kota Kotamobagu sebagai pusat distribusi utama.
Beberapa bahan pangan seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah, dan tomat menunjukkan volatilitas tinggi, terutama pada periode sebelum HBKN — pola yang membutuhkan intervensi stok dan pasar.
“Kondisi ini menjadi perhatian bersama. Pengendalian harga melalui ketersediaan stok dan intervensi pasar perlu diperkuat pada momentum hari besar, mengingat kita memasuki periode menjelang Idul Adha,” ujar Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto.
Menurut Joko, komoditas seperti beras dan bawang putih relatif stabil, menandakan pasokan utama masih terjaga.
Transformasi GNPIP menjadi GPIPS pada 2026 menempatkan penguatan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional.
Salah satu program prioritas adalah penyusunan peta jalan hilirisasi pangan untuk mendorong swasembada komoditas strategis.
BI Sulut juga mengintensifkan program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan Wirausaha Unggulan (WANUA) untuk memperkuat basis produksi lokal.
Selama 2020–2025, tercatat 84 petani unggulan dan 144 UMKM unggulan di Sulut pada komoditas strategis seperti bawang, rica, tomat, dan padi.
Namun, dari total tersebut hanya satu petani unggulan berasal dari Bolsel, yakni Poktan Metafora yang mengembangkan cabai rawit serta pala dan kelapa.
BI mendorong TPID Bolsel menggaungkan program PATUA agar sentra produksi di Bolsel berkembang dan mengurangi ketergantungan pasokan dari pusat distribusi.
TPID Bolsel menerapkan strategi 4K – keterjangkauan, ketersediaan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif – yang telah dijalankan melalui berbagai program.
Keterjangkauan harga ditunjang Gerakan Pangan Murah menjelang HBKN Idul Fitri 2025 dan April 2026.
Untuk ketersediaan pasokan, Pemkab memperluas basis produksi domestik, memberikan pelatihan bagi petani, serta memperkuat kelembagaan koperasi.
Kelancaran distribusi ditingkatkan lewat koordinasi dan pemantauan harga bersama biro ekonomi dan dinas ketahanan pangan.
Sementara komunikasi diperkuat lewat HLM rutin dan capacity building bagi stakeholder.
Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menegaskan komitmen pemerintah daerah menghadirkan layanan publik yang akuntabel dan mendorong penggunaan transaksi digital.
Ia meminta aparatur sampai tingkat sangadi menjadi contoh implementasi digitalisasi pembayaran. “Bersama TPID kita terus melakukan pengendalian inflasi dengan langkah 4K,” kata Iskandar.
Secara produksi, Bolsel mencatat pengembangan jagung dengan volume produksi mencapai 40,5 ton sebagai upaya meningkatkan pendapatan petani.
Bolsel juga dikenal sebagai sentra cabai, lemon ikan, dan daun woka, terutama dari wilayah Pinolosian.
Meski harga cabai sempat naik dan terjadi kelangkaan, Bupati menilai hal tersebut belum berdampak signifikan terhadap perekonomian rumah tangga.
Isu sektor lainnya yang mendapat perhatian adalah kelangkaan BBM solar yang mulai dikeluhkan nelayan.
Bupati meminta prioritas pelayanan pada tiga SPBU agar kebutuhan bahan bakar nelayan terpenuhi sehingga aktivitas ekonomi perikanan tidak terganggu.
HLM ditutup dengan langkah konkret: penyerahan reward dan insentif kepada wajib pajak serta penghargaan bagi desa dengan transaksi QRIS terbanyak tahun 2025, sebagai bagian dari upaya percepatan digitalisasi ekonomi lokal. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, jajaran pejabat daerah, perbankan, dan pelaku usaha.
Analisis singkat: Penguatan basis produksi lokal melalui PATUA, peta jalan hilirisasi, dan pengembangan koperasi merupakan kunci menurunkan volatilitas harga komoditas.
Di sisi permintaan, edukasi belanja bijak menjelang HBKN dan digitalisasi transaksi (QRIS) akan membantu transparansi distribusi dan data permintaan, sehingga kebijakan stok dan intervensi pasar bisa lebih tepat sasaran.
