Hal itu ditegaskan Humiang saat menghubungi wartawan Cybersulutnews.co.id Minggu (14/9) tadi malam, via ponsel. Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika ada dana siluman, karena menurutnya, APBD P sebelum digunakan, sudah melalui evaluasi di pemprov Sulut. “APBD perubahan telah melalui mekanisme yg benar. Salah satu mekanisme yg sangat penting yang tidak bisa kompromi adalah evaluasi oleh tim evaluasi pemerintah provinsi. Jadi kalau disebutkan APBD ada siluman, itu tidak benar,” kata Humiang.
Ketua IKSAT Bitung ini menegaskan, semua anggaran yang tertata, tidak akan cair jika tidak ada bukti penggunaan, seperti faktur pembelian atau lainnya.
“Dana hibah yang kami salurkan itu kebanyakan ke tempat-tempat ibadah. Dan itu pertanggung jawaban dibuat oleh penerima,” tukasnya. Mengenai ada selisih 800 juta rupiah dimana saat penetapan oleh DPRD dana hibah hanya 500 juta, tapi saat APBD Perubahan keluar, sudah jadi 1,3 miliar, menurut Humiang itu tidak masuk diakal. “Semua dana yang dicairkan tersebut ada bukti fisik atau SPJ harus dapat ditunjukan dulu baru prosesnya bisa jalan. Kalau soal selisih 800 juta, tidak ada karena siapa yang berani merubah angka yang sudah ditetapkan DPRD. Apalagi saat evaluasi di Pemprov, pihak DPRD ikut serta,” pungkasnya. (Hezky)
