Laporan : Patris Pangila, Biro Jakarta CSN
Jakarta – Pola hidup komsumtif yang cenderung dilakukan para ibu-ibu pejabat diharapkan bisa diminimalisir dengan pola hidup sederhana sehingga para suami yang menjabat sebagai Gubernur, Walikota, dan Bupati terhindar dari tindak pidana korupsi.
Arahan ini diutarakan Hj Fita Gamawan Fauzi selaku Ketua Umum tim penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) diacara Rapat Konsultasi (Rakon) tim penggerak PKK Pusat dan tim penggerak PKK Provinsi seluruh Indonesia tahun 2013 di gedung Mercure Ancol Jakarta Utara yang berlangsung dari tanggal 4-6 Oktober 2013.
Istri Gamawan Fauzi yang juga Menteri Dalam Negeri ini mengatakan, Rakon ini dilaksanakan untuk mengevaluasi, mencari solusi dan mengeinformasikan kebijakan kelembagaan, program kerja dan administrasi PKK.
“Kiprah PKK ditengah masyarakat telah memberi kontribusi nyata dalam pembangunan kesejahteraan keluarga, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak, kemandirian ekonomi rumah tangga dan pembinaan mental spiritual,” ujarnya.
Tak dipungkiri, ungkap Ketum TP PKK, ibu-ibu PKK telah berperan aktif dalam kesertaan pembangunan nasional yag mampu menggerakkan penduduk, keluarga dan masyarkat luas untuk bangkit dari ketertinggalan meraih kehidupan yang berkualitas dan sejahtera.
Selain itu, ibu-ibu PKK berperan aktif untuk menjaga dan mengarahkan generasi muda serta para suami untuk tidak terpengaruh dampak pemakaian narkoba. “Kami dari pokja 1 yang membidangi pembinaan mental spiritual memberi penyuluhan kepada kader-kader PKK mengenai dampak penyalahgunaan narkoba kepada para keluarga dan remaja serta mengurangi KDRT,” ulasnya.
Disinggung mengenai kecenderungan perempuan yang komsumtif dengan membelanjakan produk-produk yang bukan menjadi kebutuhan utama, Fita Gamawan Fauzi menegaskan, agar para ibu-ibu pejabat bisa memberi contoh dengan pola hidup sederhana dan membelanjakan sesuatu yang prioritas. Juga bagi para kader PKK memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam tanaman seperti tanaman bumbu dapur untuk mengurangi pengeluaran biaya.
Disela-sela Rakon, tim penggerak PKK Sulut yang dipimpin ibu Wakil Gubernur Sulut Dra Mieke Kansil didampingi Sekretaris Dra Preke Besauw, Bendahara Tjili Maslomaw,dan Ketua Pokja 1-4 Dra Hj Alitu Pakaja, DR Mareyke Toreh, Grace Siwu, serta dr Gina Lalamentik menambahkan, TP PKK Sulut saat ini sementara menggalakan gerakan ‘Gumusis’ yakni Gerakan Generasi Muda Eksis.
Gerakan ini dilaksanakan agar para remaja terhindar dari seks bebas, minuman keras dan bahaya narkoba. Selain itu, para kader PKK Sulut turut memberi pelatihan dan pemberdayaan para remaja sehingga menambah sumber pendapatan. “Merangkul mereka dengan pelatihan ketrampilan seperti kursus menjahit dan ketrampilan lain,” ujar mereka serentak.
Disesali para Ketua pokja PKK Sulut, dalam pelaksanaan dilapangan para kader tidak dapat maksimal berperan aktif dikarenakan terkendala biaya operasioanal. Pasalnya, Pemerintah Pusat tahun 2013 telah menghentikan anggaran dana PKK.
Mereka berharap, dalam rakon ini bisa dicari solusi dan usulan tahun 2014, TP PKK mendapat alokasi dana sehingga peran serta kader TP PKK daerah bisa menjangkau hingga ke pelosok daerah. “Kami berharap Mendagri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan PKK,” seru mereka.
Dalam rakon ini, diharapkan mantapnya kelembagaan gerakan PKK di semua jenjang dan terinformasikan kebijakan dan program secara langsung kepada TP PKK provinsi serta optimalisasi gerakan PKK pada tahun 2014. (patris pangaila)
