Minahasa – Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 yang semakin dekat, Bawaslu Kabupaten Minahasa mulai mempersiapkan diri menyiapkan strategi untuk pengawasan.
Hal ini menyusul dilakukannya rapat evaluasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Rancangan, yang mengangkat tema, “Refleksi dan Proyeksi Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Minahasa”, yang dilaksanakan di Hotel Yama Tondano, Kamis (16/09) pagi.
Rapat evaluasi yang menghadirkan nara sumber seperti, pengamat politik dan penggiat pemilu, Jerry Sumampow, akademisi hukum Unima, Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Edi Susanto, serta pimpinan Bawaslu Propinsi Sulit, Kenly Poluan ini, turut juga diikuti oleh organisasi cipayung serta kalangan media massa
“Selain merefleksikan tahapan Pilkada 2020 yang sudah lewat dalam semua tugas kerja bawalsu juga memproyeksikan apa saja strategi pengawaan dalam menghadapi Pemilu 2024, terkait kerawanan pemilu apa saja yang berpotensi rawan dan bisa dicegah, “kata Ketua Bawaslu Minahasa, Rendy Umboh.
Menurutnya, pengawasan partisipasi pemilu 2024 ada baiknya dilakukan sejak awal dan bukan saat pemilu dimulai. “Tentunya, Bawaslu perlu keterlibatan stakholder dalam melakukan pengawasan partisipasipatif ini,” ujarnya.
Kapolres Minahasa yang diwakili Kasat Reskrim AKP Edi Susanto, dalam materinya menyampaikan beberapa hal terkait proyeksi Pemilu seperti, potensi kerawanan yang sering terjadi yaitu politik uang, netralitas ASN dan penyelanggara Pemilu dan relasi kuasa pada poltik. “Ini adalah potensi kerawaan yang sering terjadi pada pemilu atau pilkada,” ungkapnya.
Dilanjutkan Susanto, ada beberapa ancaman yang harus di antisipasi oleh Polri, seperti rusuh massa antar pendukung Paslon, arak arakan atau konvoi, pengrusakan APK serta intimidasi. “Hal hal seperti ini yang membutuhkan pengamanan yang serius,” jelas Kasat Reskrim Minahasa.
Sementara, pengamat politik dan penguat Pemilu, Jerry Sumampouw menilai Bawaslu dan KPU perlu kerja keras dalam menjalani tahapan Pemilu serentak dan Pilkada tahun 2024, terlebih waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada hanya berselang beberapa bulan sehingga sosialisasi, penguatan kelembagaan dan keterlibatan pengawasan masyarakat sipil bisa menjadi kunci suksesnya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Sosialisasi dan pendidikan pemilih harus berkolaborasi dengan multi stakeholders. Di mana, sosialisasi pemilu harus diperkuat oleh penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu, masyarakat sipil bersama media massa,” kata dia.
Ia mengatakan, sistem Pemilu dan Pilkada yang akan digelar serentak 2024, justru memiliki kesamaan dengan Pemilu sebelumnya. “Pemilu 2024, kemungkinan kita akan menghadapi situasi yang sama dengan pemilu 2020.Pengalaman pilkada 2020 penting sekali untuk memperkirakan atau memprediksi apa yg dilakukan sebagai langkah-langkah mitigasi untuk menghadap pemilu 2024 yang kemungkinan dilaksanakan dengan situasi pandemi covid-19,” ujarnya.
Dalam hal pengawasan partisipasi, Jerry berharap kekuatan masyarakat sipil terlibat, tidak saja dalam konteks sifatnya pengawasan teknis administrasi tapi harus pada hal-hal yang sifatnya substansial, pengawasan yang lebih mendalam bagaimana menghadapi kejahatan-kejahatan pemilu. Kordiv pengawasan Bawalsu Provinsi Sulit Kenly Poluan mengatakan, sesuai data tesis, bahwa demokrasi indonesia tidak akan terkonsolidasi dalam dataran masyarakat ekonominya buruk.
“Selama demokrasi, budaya masyarakatnya susah (miskin) termasuk aktor aktornya maka kualitas Demokrasi kita pasti tidak akan terkonsolidasi.Evaluasi ini akan dicatat untuk dijadikan bahan perbaikan pengawasan partisipatif Bawaslu,” kata Kenly.
Hadir dalam rapat evaluasi itu, kordiv hukum Bawaslu Minahasa, Erwin Sumampouw, anggota KPU Minahasa, Rendy Suawa dan peseta para mahasiswa yang tergabung dalam kelompok organisasi cipayung serta kalangan Pers Minahasa.(fernando lumanauw)
Comment