Manado – Pemprov Sulut terus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini. Upaya mengatasi kemiskinan ini terintegrasi dalam program kegiatan di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).
Melihat sejauh mana optimalisasi pengentasan kemiskinan di Sulut, Kamis (12/9) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulut bersama instansi terkait melakukan rapat di ruang rapat Wagub. Rakor ini dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd.
“Pertemuan hari ini penting untuk mengkoordinasikan semua program kegiatan terutama laporan dari instansi masing-masing agar bisa sama untuk disatukan oleh TKPK Provinsi untuk dilaporkan ke Tim Pusat,” kata Kansil.
Kansil berharap, program ini pengentasan kemiskinan dilakukan pemprov Sulut bisa efektif menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. “Sebab di negara manapun angka kemiskinan tidak pernah hilang karena itu tetap ada karena dipengaruhi pertumbuhan penduduk serta meingkatnya pembangunan,” ungkapnya.
Wagub, selaku Ketua TKPK Provinsi Sulut kemudian menginformasikan, akhir bulan September nantinya ada pertemuan dengan para Wakil Bupati/Walikota selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota se-Sulut.
Kepala PT Pos Manado Purgianto melaporkan realisasi tahap dua penyaluran BLSM sampai saat ini Rp. 17.445.300.000 dari alokasi Rp. Rp.46.846.800.000. Saat ini petugas kami sedang menyalurkan di wilayah perbatasan Miangas dan Maroreh.
Purgianto optimis sampai dengan batas akhir penyaluran BLSM Tahap II pada akhir Desember 2013 nanti semuanya sudah selesai. Sementara Kepala BPS Sulut Faizal Anwar berjanji pihaknya akan membantu pemprov sulut memferifikasi data rakyat miskin di sulut, sehingga benar-benar yang menerima kartus perlidungan sosial (KPS) benar-benar orang yang dikategorikan miskin.
Kanwil Kemenag dengan bantuan siswa miskin di MTs dan sekolah yayasan lainnya, Kepala BPMPD Ricky Tumanduk, lewat PNPM Mandiri Perdesaan, BLM, Program Wil. Tertinggal dan Desa Percontohnan, Kadis Sosial G A Kawatu lewat program TRSM dan PKH serta Kadis Diknas Harol Monareh, Siswa Miskin lewat dana BOS dan Bosda, Dinkes dan PU lewat program sanitasi dan lain sebagainya.
