by

Pemkab Minahasa Rakor Bahas Stunting, Ini Kata Kumendong

Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), melaksanakan rapat koordinasi, guna membahas masalah stunting (pertumbuhan kerdil) di Minahasa, Jumat (27/10) pagi, bertempat di ruang sidang Kantor Bupati, Tondano.

Rakor ini dibuka dan dipimpin langsung Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, dan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Minahasa Djeneke Kumendong Onibala SH MSA stakeholder terkait, dengan narasumber Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Minahasa, Philip Gerald Siwi SE.

Pj Bupati Kumendong mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini, karena Minahasa saat ini sebagai lokasi khusus dalam pelaksanaan konvergensi intervensi penanganan stunting tahun 2023.

Menurutnya, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional yang harus dituntaskan, dimana dalam Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, dengan target penurunan yang signifikan pada tahun 2024, yaitu 14 persen. Kata dia, dalam upaya pencapaian target tersebut, telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional melalui peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting.

“Percepatan penurunan stunting harus dimulai pada saat masa pra konsepsi sampai dengan 1.000 hari pertama kehidupan. Diharapkan, dengan upaya dan tindakan kita, tidak ada lagi kasus stunting di daerah. Itu butuh kerjasama kita semua. Apalagi, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada sasaran, telah dibentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting, red). TPPS ini adalah organisasi percepatan penurunan stunting yang bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting,” terang Kumendong.

Dia menegaskan, dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, harus benar-benar mengacu pada 19 indikator pencapaian target antara, dan 72 indikator pencapaian target pelaksanaan. Kemudian, ada 5 pilar strategi nasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting, serta 42 indikator dalam kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak di seluruh pihak terkait di Minahasa, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

“Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi di semua kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pemaduan, sinkronisasi, sinergitas program, dan kegiatan, dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu,” tukasnya.

Arah dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting setidaknya dilaksanakan melalui tiga pendekatan yakni, pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, dan pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting.

“Sebagaimana Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, nomor 101/M.PPN/HK/06/2022, tentang penetapan kabupaten/kota lokasi fokus intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi tahun 2023, dimana Kabupaten Minahasa sebagai lokasi khusus pelaksanaan konvergensi intervensi penanganan stunting tahun 2022.

“Peraturan menteri tersebut diatas telah ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Bupati nomor 218 tahun 2022 l, tentang penetapan desa/kelurahan fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi di Minahasa tahun 2023. Berdasarkan data SSGI pada tahun 2019, prevalensi stunting di Minahasa sebesar 15,8 persen, lalu meningkat ditahun 2021 menjadi 17,5 persen dan turun di tahun 2022 menjadi 16,5 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa balita stunting di kabupaten minahasa sudah menurun, namun belum berada pada angka 14 persen sesuai target nasional pada tahun 2024, sehingga Minahasa sebagai salah satu lokasi khusus percepatan penurunan stunting. Untuk itu, upaya penanganan stunting di Minahasa harus menjadi prioritas. Karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan dua hal pokok yang menjadi perhatian yaitu
pertama, percepatan penurunan stunting di Minahasa memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua. Komitmen ini harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya sampai ditingkat desa/kelurahan,” tandasnya.

“Kedua, kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program/kegiatan hingga ke tingkat desa/kelurahan dalam rangka menurunkan prevalensi stunting. Upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu perangkat daerah, namun upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua perangkat daerah, termasuk tim penggerak pkk, pemerintah desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” tandasnya lagi.

Dia berharap, penanggulangan stunting di Minahasa semakin sinergis agar bisa menurunkan stunting secara signifikan, dan dia berharap juga, semoga pada tahun 2024 Minahasa dapat menurunkan prevalensi stunting sesuai target nasional

“Tahun ini kita mendapat penghargaan terbaik ke-3 kategori kinerja dan aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2022, saya berharap di tahun depan boleh mencapai penghargaan yang lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas PPKB Minahasa, Dra Martha Meita Aguw dalam laporannya mengatakan, kegiatan ini penting untuk terus mengevaluasi secara berkelanjutan sudah sejauh mana penanganan stunting di Minahasa.

“Rakor ini sebagai evaluasi kita dalam penanganan stunting di Minahasa. Rakor ini dihadiri stakeholder terkait, diantaranya para Camat dan Kepala Puskesmas,” pungkasnya.(fernando lumanauw)

Comment

Leave a Reply

News Feed