Manado – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) baru-baru ini menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor DPRD Mitra.
Kegiatan strategis ini bertujuan memperkuat stabilitas ekonomi sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di daerah.
HLM dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Darmawan TB Hutabarat, Sekretaris Daerah Mitra, David Lalandos, serta anggota TPID dan TP2DD dari berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Fredy Tuda menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat digitalisasi transaksi dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
“Digitalisasi harus bergerak lebih cepat dan pengendalian inflasi harus dilakukan secara terencana dan terukur. Minahasa Tenggara harus mampu menjaga kestabilan harga sekaligus memperkuat pendapatan daerah melalui sistem transaksi yang modern,” ujarnya.
Fredy juga memberikan apresiasi tinggi kepada Bank Indonesia atas pendampingan yang konsisten sehingga TP2DD Kabupaten Mitra berhasil mempertahankan status sebagai daerah dengan tingkat digitalisasi transaksi yang baik.
Pada sesi presentasi, Tasyafa Aleysa Taufi, Analis Yunior dari KPw BI Sulut, memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi di Mitra.
Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2025, Kabupaten ini berhasil mempertahankan nilai 92,40 persen, menempatkan Mitra pada peringkat 38 dari 70 kabupaten di Sulawesi.
Ia juga merekomendasikan beberapa strategi percepatan digitalisasi, seperti penyelenggaraan HLM berkala, optimalisasi anggaran ETPD, peningkatan penggunaan kanal pembayaran nontunai, serta integrasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, termasuk Kartu Kredit Indonesia dan sistem E-Tax.
Pembahasan terkait inflasi juga menjadi fokus utama HLM. Gabriella Regina, Ekonom Yunior dari KPw BI Sulut, menyampaikan perkembangan harga sejumlah komoditas yang sensitif terhadap musim dan distribusi, seperti tomat, cabai, bawang merah, dan beras.
Ia menyoroti empat strategi utama TPID dalam menjaga stabilitas harga, yakni keterjangkauan harga melalui Gerakan Pangan Murah, ketersediaan pasokan lewat kerja sama antar daerah, kelancaran distribusi dengan fasilitasi logistik pangan, serta komunikasi efektif melalui HLM dan edukasi publik.
Sebagai langkah konkret, HLM ini juga dirangkai dengan peluncuran sistem pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat layanan publik, menutup potensi kebocoran pendapatan daerah, serta memudahkan masyarakat melakukan transaksi digital.
Melalui penyelenggaraan HLM TPID dan TP2DD ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan berpihak pada masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga dan memperkuat kemandirian fiskal di tengah tantangan ekonomi yang dinamis.
