Tomohon – Pemkot Tomohon masuk dalam 120 Pemerintah Daerah yang akan menerima Dana Hibah Daerah Bantuan Pendataan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahun 2015.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi dalam rangka penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2015 yang bertempat di Lumire Convention Centre Jakarta, Selasa (06/10/2015) yang diikuti Walikota Jimmy F Eman SE Ak.
Kegiatan ini diawali dengan laporan oleh Deputi III Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Ir Harmensyah Dipl SE MM.
Dalam sambutannya Dirjen Oerimbangan Keuangan Kementerian Keuangan DR Budiarso Teguh mengatakan Dana cadangan bencana alam 1,5 T dalam APBN, dengan penerima 120 Pemda sei Indonesia, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan no 162 tahun 2015 tentang hibah Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
“Penyaluran hibah dilakukan secara serentak pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya 12 bulan setelah dana masuk rekening kas daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib menganggarkan di APBD dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan tembusan Ditjen Perimbangan Keuangan,” jelas Teguh.
Selanjutnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana William Rampangiley mengatakan bahwa paradigma penanggulangan bencana saat ini yaitu pengurangan resiko bencana dan sudah menjadi hal yang diutamakan dalam RPJMN.
“Bencana adalah masalah kompleks dan multi dimensional, karena semua pekerjaaan dapat berjalan baik apabila semua unsur terkait dapat melakukan pengawasan dan perlu adanya supervisi pengawasan oleh kepala daerah sebab untuk mencapai keberhasilan perlu kerjasama,” ujar Rampangiley.
Sementara itu Walikota Eman memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memperhatikan Kota Tomohon yang juga merupakan salah satu Kota yang rawan bencana seperti Gunung Lokon yang statusnya saat ini siaga dan belum lama ini terjadi kebakaran di sekitar kawasan puncak dan lerengnya sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
“Begitupun dengan dampak kekurangan air akibat musim kemarau yang berkepanjangan yang sangat dirasakan masyarakat dan berdampak pula pada tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat,” tukas Eman.
Dalam kegiatan ini juga diikuti kepala BPBD Drs Robby Kalangi dan Kabag Humas FF Lantang SSTP.(maria)
