Manado – Sulawesi Utara bukan hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga kini menjadi panggung kolaborasi penting antara Pemerintah Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.
Pada Senin (17/11/2025), ruang CJ Rantung di Kantor Gubernur berubah menjadi medan evaluasi serius atas pengelolaan pangan daerah suatu momen yang dipandang bukan sekadar rutinitas, tapi peluang memperkuat fondasi ketahanan pangan.
Wakil Gubernur Viktor Mailangkay membuka lembaran baru dengan menyebut kerja sama penuh antarpihak sebagai kunci sukses.
“Ini saatnya membuka jendela transparansi yang lebih lebar dan menyambut audit dengan tangan terbuka, bukan sekadar laporan,” ujarnya.
Viktor menegaskan bahwa langkah ini bebas dari beban formalitas, melainkan untuk menggali potensi perbaikan demi kesejahteraan warga Sulut.
Dukungan penuh dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi cerita menarik di balik layar, di mana penyediaan dokumen, akses lapangan, dan koordinasi teknis digalakkan dengan semangat gotong royong.
“Saat seluruh elemen bergerak bersama, evaluasi jadi lebih nyata dan hasilnya bisa langsung dirasakan manfaatnya,” kata Viktor optimis.
Ketahanan pangan di Sulut kini bukan hanya berbicara soal padi dan jagung, tapi mengandung nilai strategis menyangkut stabilitas ekonomi daerah dan keutuhan sosial.
Dengan audit ini, diharapkan Sulut mampu memantapkan langkah dalam membangun sistem pangan yang tidak hanya tahan banting, tapi juga berkelanjutan.
Pemeriksaan yang tengah berlangsung pun diharapkan menjadi titik balik untuk tata kelola pangan yang lebih baik—menjadi cerita sukses yang tidak hanya dicatat di dokumen, tetapi juga tercermin dalam hidup warga sehari-hari.
