Manado – Ini menjadi warning bagi para Kepala SKPD dan Kepala UPTD/Balai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. Ternyata dari hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (EPPA) per 31 Desember 2014 realisasi keuangan dan fisik tidak mencapai target atau hanya mencapai delapan puluan persen baik keuangan maupun fisik.
Hal itu terungkap dalam Rapim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) yang dipimpin Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Senin (12/01).
Salah satu penyebabnya yaitu ada 18 SKPD induk dan 16 UPTD/Balai mendapat rapor merah hingga akhir tahun 2014 lalu.
Mencermati hal itu, Wagub mengingatkan, akan kinerja dari para Kepala SKPD dan Kepala UPTD/Balai yang mendapat rapor merah untuk segera membenahi administrasi keuangan maupun fisik.
“Kalian segera memasukan tunggakan laporan yang belum masuk sehingga memasuki Bulan Februari nanti semua administrasinya sudah tuntas, “tegas Kansil, sembari menyebutkan, semua ini terjadi karena SKPD tidak siap mengikuti Rapim EPPA saat ini, sebab tidak mengikuti pra rapim EPPA sebelumnya sehingga rata-rata member alasan yang kurang tepat kepada pimpinan.
” Padahal terlebih dahulu sudah saya ingatkan pada Rapim EPPA lalu,” tegas Wagub.
Wagub menyebutkan, tahun 2015 sudah menjadi komitmen pimpinan untuk pengelolaan anggaran harus terbaik di Indonesia, artinya Sulut harus Number One (nomor satu) sehingga penilaian pusat Sulut tidak mendapat rapor merah.
Untuk itu Wagub berharap, pada kepala SKPD dapat mengikuti atau hadir DES EPPA yang sudah diberikan tanggungjawab kepada petugas internal SKPD, juga hadir dalam setiap rapat pra rapim sebelum pimpinan menghadiri dan menyampaikan dalam rapim EPPA.
Ke depan nanti Kansil menyebutkan, pengelolaan keuangan di Pemprov Sulut sudah berbasis akrual, sehingga di harapkan pimpinan SKPD dan pengelola keuangan dalam waktu dekat ini dapat mengikuti Bimtek/Sosialisasi yang akan dilakukan oleh BPK-BMD dan Inspektorat Provinsi.
Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE menambahkan, supaya SKPD dapat memasukan target penyerapan anggaran Tahun 2015 dan segera memasukan permohonan pelelangan bagi SKPD yang mempunyai paket lelang.
Khusus bagi SKPD yang sudah menggantikan tenaga operator EPPA segera menyesuaikan cara mengaplot data sismontep di Biro Pembangunan.
Diketahui Kinerja APBD Provinsi Sulut per 31 Desember 2014 dengan Pagu Anggaran Rp. 2.579.764.121.333, menghasilkan realisasi keuangan hanya mencapai Rp. 2.079.970.807.213,32 (80,63 %), realisasi fisik 86,09 %, target keuangan 90 % dan target fisik 95 %, deviasi keuangan -9,37 % dan fisik -8,91 %. Adapun SKPD yang belum memasukan Rencana umum Pengadaan berjumlah berjumlah 37 SKPD dan yang terbanyak yaitu Biro-Biro di Sekretariat Daerah.
Sedangkan SKPD induk yang mendapat rapor merah antara lain Inspektorat, Dispora, RSKD Ratumbuisang, BKPM, Disbudpar, Dinas PU, Biro Kesra, dan Sekretariat DPRD. Sedangkan UPTD/Balai yaitu UPTD Dipenda Tahuna, UPTD Dipenda Bolsel, PU Wil IV, UPTD Dishut Tahuna, UPTD Distanak SPPN, UPTD Perindag promosi, UPTD DKP Pengelolaan, UPTD Dishut Benih dan UPTD Balitbang. Iukut mendampingi Wagub Inspektur Provinsi Praseno Hadi AK MSi, dan Kepala BPK-BMD Ir. Olvie Ateng MSi. (Jemsy)
