Manado – Overlap (tumpang tindih) wewenang terjadi di lingkungan Pemprov Sulut. Asisten Sekretaris Provinsi (Sekprov) yang seharusnya perpanjangan tangan dari Sekprov itu sendiri, justru kebablasan dengan bertindak layaknya Sekprov. Fenomena overlap wewenang di lingkungan Pemprov Sulut menyebabkan friksi antar pejabat makin kentara dan cenderung frontal.
Beberapa kali mutasi pejabat di lingkungan Pemprov Sulut jelang berakhirnya kepemimpinan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang (SHS) meski dibahas dalam rapat Baperjakat (seperti diungkap Kepala BKD Femmy Suluh) namun penempatan aparatur di suatu jabatan ditengarai lebih banyak didominasi seorang oknum Asisten Sekprov.
Menurut sumber yang merupakan orang dekat Sekprov dan enggan namanya ditulis, konon Sekprov pernah marah besar ketika disodorkan berkas berisi nama-nama pejabat yang hendak dimutasi yang anehnya nama-nama pejabat tersebut tidak dibahas bersama Sekprov sebagai Ketua baperjakat.
Ada pula seorang pejabat eselon II, kepada wartawan, mengungkapkan jika pernah mendapat pesan singkat dari Kabag TUP berisi instruksi salah satu Asisten. “Ini salah, waktu itu saya langsung menegur Kabag TUP, saya luruskan, seharusnya instruksi atasan dalam hal ini Gubernur, Sekprov melalui Asisten. Bukan langsung
dari Asisten karena Kepala SKPD bukan bawahan langsung Asisten, tidak ada aturan yang mengatur itu,” tandas pejabat yang tidak ingin namanya ditulis karena alasan etika.
Overlap wewenang dan friksi antar pejabat ini mendapat sorotan tajam.
Pengamat Politik dan Pemerintahan, Taufik Tumbelaka menilai, tumpang tindih wewenang di Pemprov Sulut terjadi karena ada pejabat yang terlalu percaya diri (over confidence) sehingga lupa diri.
“Pejabat pemprov selain harus menguasai Tupoksi, juga harus memiliki etika. Jabatan Asisten Sekda misalnya, ia adalah pembantu Sekda. Bahasa sederhananya, ia menjalankan tugas sesuai yang ditugaskan Sekprov. Namanya saja pembantu,” kata Alumnus Fisipol UGM.
Penjabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono kepada wartawan berjanji akan melakukan pembenahan ke dalam dan memastikan reformasi birokrasi benar-benar dijalankan. “Jika ingin saya lihat saya berhasil, mohon berikan informasi yang benar kepada saya agar saya bisa membenahi. Tetapi bila ingin menjerumuskan saya yah berikanlah sebanyak-banyaknya informasi yang salah. Tetapi saya yakin kita semua ingin yang terbaik buat Sulawesi Utara,” kata Sumarsono dalam jumpa pers, Selasa (13/10/15).
