Sumarsono Akui Ada Friksi Antar Pejabat Pemprov

Manado – Persaingan antar pejabat untuk merebut pengaruh atau perhatian atasan  diduga terjadi di lingkungan Pemprov Sulut. Persaingan ini menyebabkan terjadinya  friksi dan fenomena saling sikut antar pejabat yang mulai tampak ke permukaan  jelang berakhirnya kepemimpinan Gubernur Sinyo Harry sarundajang (SHS) dan di masa
Penjabat Gubernur Sumarsono saat ini.

Cara-cara negatif seperti menjelekan, memfitnah bahkan menyulut sentimen berbau  SARA ditengarai dilakukan oknum-oknum pejabat. Walaupun di permukaan semua pejabat  tampak kompak seolah tidak terjadi apa-apa.

Penjabat Gubernur Sulut, Dr Soni Sumarsono MDM kepada sejumlah wartawan, Selasa  (13/10/15), di ruang kerjanya membenarkan adanya friksi ini.

Sumarsono mengatakan, kurang sebulan menjabat Gubernur, ia memang disibukkan  dengan urusan ke luar. Masalah kebakaran, kekeringan dan setumpuk permasalahan  masyarakat menjadi prioritas penanganan, sehingga urusan ke dalam banyak  dikesampingkannya.

Namun demikian, menurut Dirjen Otda Kemendagri ini, bukan berarti ia tidak  mengetahui dan mengabaikan masalah internal. “Setiap pagi saya melakukan sidak di  SKPD. Di sini saya menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi termasuk  adanya friksi ini. Contoh, ada yang melaporkan ketidakpuasan terhadap oknum  pejabat tertentu. Saya tampung menjadi bahan masukan buat saya,” bebernya.

Kepada wartawan Sumarsono berjanji akan menyelesaikan masalah friksi aparatur di  bawahnya. “Saya akan tindaklanjuti supaya team work Pemprov Sulut kian solid,”  imbuhnya.

Diberitakan sebeelumnya, seorang pejabat struktural eselon II kepada wartawan  membenarkan adanya friksi antar pejabat. Pejabat yang enggan namanya ditulis ini,  mengungkapkan jika friksi antar pejabat sudah ada sejak kepemimpinan SHS. Namun  tidak menyeruak ke permukaan karena kuatnya leadership seorang SHS yang bisa
meredam friksi tersebut. Tetapi, lanjutnya, jelang berakhirnya kepemimpinan SHS,  friksi ini semakin kuat dan mulai nampak di permukaan.

“Ada oknum atau kelompok pejabat yang membisikkan ini itu ke atasan. Saya saja  pernah jadi korban. Saya beberapa kali coba diusulkan untuk dicopot dari jabatan  saya,” ungkapnya.

Mencermati fenomena ini (friksi antar pejabat), Pengamat Politik dan Pemerintahan,  Taufik Tumbelaka meminta Penjabat Gubernur Sumarsono untuk peka. Menurut  tumbelaka, Sumarsono harus dengan cepat mengenal karakter bawahannya,  mengidentifikasi permasalahan terkait friksi antar pejabat dan dengan cepat  bertindak mereduksi bahkan mengeliminir friksi ini.

“Saya juga mengamati dari dekat karena banyak berinteraksi dengan pejabat Pemprov  Sulut, terlalu banyak kepura-puraan dan kepalsuan yang seolah-olah hubungannya  baik, padahal semua saling sikut. Padahal Sumarsono akan berhasil di Sulut bila  ditunjang oleh team work (tim kerja) yang solid. Karena itu Sumarsono harus sigap,  secepatnya friksi antar pejabat dieliminir,” saran alumnus Fisipol UGM.

Ketua Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi  Kepamongprajaan (DPP-IKAPTK) Sulut, yang juga merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Drs Mecky M Onibala dikonfirmasi wartawan terkait adanya friksi antar  pejabat di lingkungan pemprov Sulut, tak menampik.

Menurutnya, friksi di suatu lembaga atau organisasi biasa terjadi. Namun bila  sudah mengarah pada hal negatif itu berbahaya. “Saya selalu mendoktrin diri saya  untuk tidak iri dan menjelekkan orang lain demi memperoleh jabatan. Ini juga  selalu saya tularkan kepada kolega-kolega saya termasuk para yunior dan bawahan  saya,” ungkap mantan Kepala Inspektorat Sulut.

Lanjut birokrat yang di era Gubernur SHS pernah diberikan kepercayaan menjadi  Penjabat Bupati Minahasa Selatan ini, jabatan adalah kepercayaan yang diberikan  atasan. Untuk mendapatkannya, tidak perlu dengan cara menjilat, cari muka  (carmuk), menjelekkan orang lain atau cara negatif lainnya. “Bagi saya, sebagai
aparatur pemerintahan, kita tunjukkan saja kinerja yang baik, loyalitas dan  integritas. Pasti atasan tak segan memberikan kepercayaan kepada kita,” ujar  Onibala.

Ditambahkan, pejabat itu harus jadi seperti pohon pisang yang walau ditebang akan  kembali bertunas, bertumbuh dan berbuah. Jangan menjadi pohon jati yang selain  ditebang tidak akan bertumbuh, di mana ia tumbuh maka tanaman di sekitarnya tidak  akan hidup. “Pasan saya yakni, jadilah pejabat yang menumbuhkan, mengkaderkan  bukan mematikan teman-teman lain,” tandas Onibala.

Tinggalkan Balasan