Manado – Pemotongan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat secara langsung berdampak pada keuangan daerah tak terkecuali Sulut.
Mengantisipasi dampak negatif kebijakan pemerintah pusat tersebut terhadap keuangan Pemprov Sulut, maka Selasa (30/08) tim Pemprov Sulut yang dikomandani Gubernur Olly Dondokambey, akan menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta.
“Besok (Selasa 30/08,red) kami akan mendampingi Pak Gubernur untuk menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani, ” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Sulut, Olvie Atteng kepada wartawan.
Menurutnya, ini merupakan langkah kongkrit Gubernur Olly Dondokambey dalam memperjuangkan anggaran Sulut di pusat.
“Pak Gubernur akan meloby Menteri Keuangan agar tidak memangkas anggaran Provinsi Sulut. Kalaupun ada diharapkan nilainya tidak signifikan. Pasalnya Sulut masuk ranking 11 penyerapan anggaran,” terang Atteng.
Menyikapi pemotongan anggaran ini, Atteng mengaku pihaknya telah menyusun beberapa opsi. Selain berjuang di pusat, pihaknya telah memilah proyek atau kegiatan apa saja yang bisa ditunda pembayarannya dengan tidak menyalahi aturan. “Opsi atau skenario anggaran yang kami buat akan kami konsultasikan ke Menteri Keuangan,” kata dia.
Lanjut calon Sekprov Sulut ini, selain pemotongan dana transfer daerah oleh pemerintah pusat, Pemprov Sulut juga mengalami devisit anggaran karena target PAD yang tak capai. “Akibatnya, total anggaran SKPD yang dipotong mencapai 40 persen,” terangnya.
Dikatakannya lagi, Anggaran yang dipotong bukan 40 persen dari total APBD 2016 tetapi 40 persen dari anggaran yang belum dicairkan hingga 24 Agustus 2016.
“Akibat pemotongan anggaran, seluruh SKPD wajib berhemat dengan memangkas pos perjalanan dinas, ATK, makan minum dan pos anggaran lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan program pengentasan kemiskinan, adapun untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) dan honor tenaga Pol PP tidak dipangkas tetap dibayarkan,” imbuhnya.
