Manado – Demi menuju swasembada jagung Tahun 2018, maka Pemerintah Provinsi Sulut targetkan peningkatan produksi tanaman pangan tersebut. Tak tanggung-tanggung, tahun 2017 ini, Pemprov Sulut menargetkan 400.811 hektar lahan ditanami jagung dengan asumsi, luas panen mencapai 380.769 hektar.
Adapun dari luas panen tersebut diharapkan produksi jagung Sulut tahun 2017 ini bisa mencapai 1,4 juta ton. Dengan asumsi harga Rp 3.100 per kilogram, maka diperkirakan Rp 4,3 Triliun bakal berputar di petani Sulut.
Hal ini mengemuka dalam Workshop Penyusunan Draft Aksi Pengembangan Jagung, Selasa (07/03) di ruang WOC kantor Gubernur. Kegiatan ini dibuka dan dipimpin Sekdaprov Sulut Edwin Silangen SE MS.
Mengawali worshop, Kepala Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam DR Fransiscus Manumpil melaporkan, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Teknis Program Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dalam Rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan Tahun 2017.
Selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut, Arie Bororing mempresentasikan rencana aksi peningkatan produksi jagung tahun 2017. Dipaparkannya semua hal teknis, peluang dan tantangan mulai dari pra tanam, panen hingga pasca penen.
Bororing mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI telah mengalokasikan dana untuk penanaman Jagung di Sulawesi Utara mencapai 315.100 hektar yang tersebar di 15 kabupaten dan kota se Sulut, dan Kabupaten Bolmong memperoleh luasan terbesar mencapai 94.000 hektar.
Ia mengakui, perlu kerja keras untuk mewujudkan target ‘ambisius’ tersebut. Pasalnya, produksi tahun 2017 harus 2,5 kali lipat dari produksi tahun 2016 sebesar 600 ribu ton. “Dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan demi sukses program ini,” kata Bororing diakhir pemaparannya.
Workshop yang dihadiri oleh para Kepala SKPD lingkup Pertanian, Korem 131 Santiago, BPS, Diklat Penyuluh Pertanian, Perum Bulog, Kadin Sulut dan ISEI ini, Sekprov Sulut mengingatkan agar mengkongkritkan rencana aksi tersebut. Diingatkannya, pemetaan masalah dan potensi harus akurat.
“Data luas lahan, jumlah petani, kelompok tani, pengusaha, jumlah benih, gudang, mesin pemipil, dryer, elsintan, bantuan pemerintah pusat, pemain pasca panen ketersediaan pupuk dan lainnya harus dipetakan secara benar agar semua permasalahan bisa terdeteksi dan semua potensi bisa terukur secara akurat,” kata birokrat ekonom ini.
Lanjutnya, program pengembangan Jagung di Sulut harus sukses karena dipastikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan mengurangi angka kemiskinan yang sejalan dengan Program ODSK atau Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan.
Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Gubernur, Lynda Watania juga mengingatkan agar apa, siapa berbuat apa dan hal teknis leinnya segera dikongkritkan untuk ditindaklanjuti dengan keluarnya regulasi berupa Peraturan Gubernur.
