Minahasa – Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, mendampingi Menteri Sosial Repoblik Indonesia (Mensos-RI) Khofifah Indar Parawangsa, yang berkesempatan mengunjungi Kabupaten Minahasa untuk menyerahkan langsung Bantuan Sosial (Bansos) Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH), bagi keluarga penerima PKH di Minahasa, yang dipusatkan di BPU Tondano, Kamis (11/05) siang.
Kegiatan yang bekerjasama Kementrian Sosial (Kemensos) RI bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI) ini menyaluran Bansos Non Tunai PKH kepada 7.876 keluarga PKH, yang penyalurannya disebut Non Tunai karena diserahkan menggunakan Kartu Keluarga Sehat (KKS) dan Buku Tabungan Bank BRI dengan uang tunai dalam rekening langsung si penerima senilai Rp 500.000 per bulan.
Acara ini diawali dengan doa oleh Syarifudin Tobati dan lagu Indonesia Raya serta nyanyian mars PKH dan yel-yel PKK, kemudian dilanjutkan dengan ucapan selamat datang oleh Bupati JWS, yang juga memberikan apresiasi dan semangat kepada seluruh keluarga PKH dan pendamping, yang menurutnya ini mencerminkan masyarakat di Minahasa hidup rukun dan damai serta cinta terhadap lambang Negara dan NKRI.
“Saya selaku Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kemensos RI atas perhatian yang diberikan terhadap Kabupaten Minahasa. Kali ini upaya penanganan masyarakat miskin yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, melalui Kemensos RI ditindak lanjuti sampai ke daerah lewat PKH. Oleh sebab itu yang diharapkan, program ini dapat menjadi salah satu solusi untuk memeranngi kemiskinan dan berdampak pada masyarakat yang semakin pintar, sehat, sejahtera demi mewujudkan Minahasa dan Indonesia yang hebat,” kata Bupati JWS.
Selanjutnya, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI Nurpujianto melaporkan bahwa, jumlah rekapitulasi bantuan sosial tahun 2017 di Sulut dan secara khusus di di Minahasa, untuk penerima PKH sebanyak 7.876 keluarga, dengan total bantuan Rp 14.885.640.000, Bansos Lansia 76 jiwa dengan total bantuan Rp 152.000.000, penerima beras sejahtera (Restra) 19.490 keluarga dengan total anggaran Rp 26.732.484.000 dan untuk disabilitasi dengan jumlah 30 jiwa total bantuan Rp 90.000.000.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulut Muhamad Mokoginta SE MT yang hadir mewakili Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, pun memberikan apresiasi yang tinggi kepada Mensos Khofifah, karena sudah kali yang kedua kalinya mengunjungi Sulut secara khusus di Minahasa untuk tahun 2017 ini.
Dirinya mengatakan, kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak, sehingga dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Minahasa berkerjasama guna berupaya menyukseskan PKH ,untuk menghidupi masyarakat yang bermartabat.
“Badan Pusat Statistic melaporkan bahwa di Sulut mengalami penurunan kemiskinan dari 8,98 persen menjadi 8,20 persen. Meski presentasinya menurun namun, kemiskinan harus tetap kita tekan secara maksimal dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara menyeluruh serta merata. Pemerintah Provinnsi menyambut gembira kunjungan Ibu menteri, ini merupakan wujud komitmen dan perhatian dari Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu kami menghimbau, kepada seluruh Kabupaten/ Kota yang ada di Sulut terlebih di Minahasa sebagai penerima manfaat PKH ini harus sesuai dengan kriteria dan tepat sasaran, agar program ini tepat guna dan semoga memberikan hasil yang positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Pimpinan Bank BRI Manado DP Oka Mahardjana dikesempatan itu juga menjelaskaan bahwa, Program ini memberikan kemakmuran kepada masyarakat adil dan merata, tepat, cepat, aman dan muda menjadi karakteristik dari program ini.
“Dengan menggunakan KKS BRI, Minahasa menjadi tempat penyaluran melalui kartu debet, khusus yang sudah terdaftar di Kemensos untuk menerima Bansos. Kedepan, kerjasama yang sudah terjalin sejak tahun 2007 antara BRI dan Kemensos ini dapat berjalan terus agar terwujud masyarakat yang sejahtera,” tutup Mahardjana.
Sementara, di launching ini Mensos Khofifah Indar Parawansa menjelaskan juga tentang kegunaan KKS. Menurutnya, KKS dapat digunakan di ATM Bank Negara, dengan maksud agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Ditegaskannya bahwa, bantuan PKH ini tidak di potong, penerimah mulai bulan ini dan seterusnya boleh melakukan pencairan di ATM Bersama untuk kemudahan yang diberikan pemerintah melalui Presiden RI Ir Joko Widodo.
“Pak Presiden Jokowi menggunakan buku tabungan mulai tahun inj agar tidak ada oknum yang menyalahgunakan bantuan ini, karena ditransfer langsung ke rekening si penerima. Penerima bantuan PKH ini saya menghimbau, sekirnya digunakan dengan sebaik-baaiknya, secara bijak dan hemat, jangan mau digoda suami untuk membeli rokok, atau membeli vocher pulsa. Jika ketahuan akan dikenakan pinalti semacam penarikan buku tabungan,” jelasnya.
Selain penyaluran secara langsung, kehadiran Mensos juga untuk memastikan bahwa, seluruh penerima manfaat program ini menerima Bansos Non Tunai dan bisa memanfaatkan dengan benar.
“Sudah di cek, untuk Minahasa memiliki 60 agen. Kalau misalnya ada keluarga yang belum terdata, sekiranya segera di daftarkan karena di Kemensos masih memiliki sekitar 200 ribu buffer, buffer ini disiapkan untuk mereka yang unregister people, karena ada yang pindah dan kemudian penerima tidak lagi terdaftar atau belum memiliki KTB. Oleh sebab itu, pendaftaran yang paling efektif melalui pemerintah setempat dan diteruskan ke Kecamatan dan sampai ke Dinas Sosial, dari situ akan ke pihak kami,” kata Khofifah.
“Harapan kami, dengan adanya buffer ini, yang belum tersisir bisa kita penuhi pada bulan Juni nanti. Contohnya, hari ini dimasukkan datanya mungkin nanti pada bulan Agustus itupun kita masukkan pada system Pemutahiran Basis Data terpadu PBDT, dengan menggunakan proximin test, dalam artian sepertinya dia miskin dengan kualifikasi tertentu ternyata orang yang dimaksud miskin tapi 15 persen terbawah, jadi belum bisa menerima PKH , karena PKH baru mencatat 9 persen terbawah. Jadi sebetulnya dari system sekarang ini kita sudah siapkan untuk relative yang lebih mudah untuk mengetahui tingkat elibilitas seseorang layak atau tidak layak menerimah PKH ini, jadi relative mudah,” terang Mensos.
Ditambahkannya bahwa, untuk menjaga penyelewengan, masing-masing penerima PKH ada pendamping, pendamping inilah yang akan melaporkan disetiap bulan dan akan monitor mendatangi langsung sekolah-sekolah anak-anak penerima PKH, dan anak-anak penerima bantuan ini tidak boleh bolos dari 15 persen 1 bulan. Untuk ibu hamil harus memeriksakan kehamilan tersebut ke dokter, bidan terdekat atau Puskesmas minimal 3 sampai 4 kali dan kalau bayi/balita maka harus dipastiakan melihat KMS nya, apakah bayi tersebut sudah mengikuti proses imunisasi yang semestinya sudah bisa akses bayi dan balitanya, kalau tidak, itu bisa dapat pinalti.
“Untuk peserta yang sudah kena penalty bukan berarti diputus, tetapi hanya sebagai salah satu bentuk pembelajaran kepada orang tua agar anaknya didorang supaya tidak bolos, ibu hamil agar rutin periksa ke dokter demi kebaikan janin, yang punya bayi balita harus ada proses edukasi,” pungkasnya.
Berikut ini 10 orang penerima KKS debit BRI PKH secara simbolis, Ibu Marlina Lumoundong, Eva Mea, Agustin Kaseger, Hanida, Yohana Langitan, Marsela Karim, Lisye Suoth, Sintje Rompas, Deltje Korengkeng dan Ane Langi. Dan untuk 10 beasiswa berupa tabungan BRI, Junio sebesar 250.000 rupiah untuk anak-anak berprestasi dari keluarga PKH, Inrya Walangi peringkat kelas ke 1 sejak SD sampai SMP dan peringkat 2 olimpiade sains tingkat kabupaten, Syalom Pelealu peringkat satu SMP, Christania Sampouw peringkat 1 SD,Angel Cornelia Lewu peringkat satu pemula putri di lejurda lemkari Sulut, Chelsea Timbuleng peringkat satu lomba catur tingkat kabupaten, Rafael Senduk peringkat 1 selama SD – SMP, Charlie Sajow peringkat 3 bintang vokalia tingkat kabupaten, Nathanael Pangau, peringkat 1 SD, Revando Salainti peringkat 3 kejurda lemkari sulut dan peringkat 1 lari 100 meter dan Levina Rumagiy peringkat 1 SMA binsus.
Turut hadir dalam acara ini, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut dr Lisye Grace L Punuh MKes, Pimpinan Cabang BRI Tondano M Noeroel Fadjari, Sekda Minahasa Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, Dandim 1302 Minahasa Jubert Nixon Purnama, STh, Kapolres Minahasa yang diwakili oleh Benny Mambu, Anggota DPRD Minahasa yang hadir, Kepala Dinas Royke Kaloh SH dan jajaran pemerintah Kab. Minahasa, tamu serta penerima manfaat PKH yang hadir.(fernando lumanauw)
