Bitung – Warga Kecamatan Ranowulu keluhkan menjamurnya tambang galian C ilegal dan kerusakan ruas jalan kelurahan Kumersot dan Apela, namun terkesan dibiarkan Pemkot Bitung dalam hal ini DLH dan PU.
Henry Roy Somba salah satu warga kecamatan Ranowulu mengatakan, setiap kali ditanya tentang permasalahan ini, jawaban yang disampaikan oleh dinas PU dan DLH itu tanggung jawab Pemprov Sulut.
“Bagi kami jawaban seperti itu adalah jawaban yang sangat tidak populis dan menyakiti hati kami sebagai warga yang merasakan dampak dari dua persoalan ini,” katanya.
Meskipun benar ini menjadi kewenangan Pemprov tapi Pemkot Bitung harus terus berkoordinasi secara serius dan intens sampai ada penyelesaian. Jangan ada kesan melempar tanggung jawab, sebab masyarakat Ranowulu itu wilayah kerjanya Pemkot Bitung.
“Katanya sudah berkordinasi namun sampai hari ini kedua persoalan dimaksud belum kunjung terselesaikan, Pemkot jangan membohongi masyarakat,” jelas Somba.
“Kami juga berharap kepada anggota DPRD Provinsi dapil Bitung-Minut untuk turun dan melihat masalah masyarakat yang ada di dapil. Jangan nanti saat kampanye baru aktif turun kebawah,” ujarnya.
Lanjutnya, harus diingat bahwa sebagian besar wilayah Ranowulu adalah hulu sungai dan sumber mata air ke kota. Bila terjadi eksploitasi besar-besaran maka warga di kota yang akan menderita nanti.
“Cukuplah banjir dan tanah longsor awal 2017 menjadi cambuk bagi kita. Kemudian akses jalan Kumersot-Apela yang rusak parah sangat mengganggu warga dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Bila terjadi kecelakaan, warga bisa menuntut pemerintah melalui “class action” sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
“Dalam waktu dekat kami akan berkoolrdinasi ke Pemprov sekaligus mengecek apa benar Pemkot Bitung lewat dinas terkait telah berkoordinasi secara intens. Bila tidak, maka lebih baik DLH dan PU mundur saja karena masih banyak yang mau kerja lebih baik lagi. Jangan kinerja buruk anda membuat malu pimpinan anda dalam hal ini walikota dan wakil walikota Bitung,” terang Somba.(ferry bolung)
