by

Birokrasi di Pemkab Minsel Banyak Yang Menyalai Aturan

Sinyo Winokan
Sinyo Winokan

Minsel,-SISTIM birokrasi di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) patut dipertanyakan. Betapa tidak pengangkatan hukum tua hanya karena petunjuk atasan yang mencatut nama Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu, SE. Dikabarkan Instansi terkait Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Minsel akan mengeluarkan rekomendasi pengangkatan mantan hukum tua Desa Kilometer Tiga Nontje Tambingon yang telah berakhir masa jabatan sejak Agustus 2013 lalu.

Hal ini dikatakan Sinyo Winokan,Vecky Dissa,Andries Patyranie dan Sanly Lendongan kepada media ini, untuk sistim birokrasi yang ada di Desa KM3.
“Sebagaimana SK bupati melalui pihak kecamatan Amurang Jhony Mononimbar menunjuk pelaksana tugas Maxi Diman selaku Sekretaris Desa (Sekdes) di Desa Kilometer Tiga sejak tahun 2013 dan sudah diperpanjang sampai bulan Februari 2014,” tukas Sinyo Winokan, Vecky Dissa, Andris Pattyranie dan dibenarkan Sanly Lendongan.

“Kami jelas mempertanyakan sistem birokrasi yang melangkahi aturan yang ada, masakan mantan hukum tua yang telah berakhir masa jabatan dan kini sebagai rakyat biasa harus ditunjuk kembali menjabat pelaksana tugas hukum tua Desa Kilometer Tiga. Ini-kan hal tidak sesuai ketentuan,”

Menurut mereka, kinerja pelaksana hukumtua (Diman, red) sudah sangat bagus dan sangat diterima baik oleh masyarakat, tapi kenapa mantan hukum tua (Tambingon, red) yang banyak menuai sorotan sebagian masyarakat, apalagi kepemimpinanya kami menilai gagal lantas harus ditunjuk sebagai hukum tua, sementara Tambingon juga sangat ingin mencalonkan kembali hukum tua.

“Kuat dugaan, rencana pengangkatan ini sarat muatan politis, untuk itu kami menolak tegas rencana pengangkatan Nontje Tambingon,” tegas Winokan, Dissa dan Pattyranie, sembari mengancam jika Pemkab Minsel bersikukuh kami akan menyegel Kantor Desa dan bentuk penolakan lainya.

“Kami juga menghimbau jika hal ini dipaksakan ditakukan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Dissa.

Sementara itu, Camat Amurang Jhony Mononimbar menerangkan pihaknya hanya menjalankan amanat atasan. “Kalau memang sudah turun rekomendasi sesuai penunjukan, maka tidak bisa harus saya jalankan,” kata dia.

“Kalau memang sesuai birokrasi saya menjalankan sesuai amanat aturan yang ada yakni memperpanjang pelaksana tugas yang ada, dan itu saya sudah lakukan yakni memperpanjang masa tugas pelaksana tugas Maxi Diman selaku Sekdes PNS setempat untuk mencegah kefakuman pemerintajan desa,” ujar Mononimbar.

Kalau soal pengangkatan mantan hukum tua, kenapa harus diangkat, sebab dia sudah habis masa jabatan sebagai hukum tua. Olehnya laporan penolakan penunjukan pelaksana hukum tua atas nama Nontje Tambingon menjadi pertimbangan saya untuk disampaikan ke atasan.

Sementara itu, Kepala BPMP Minsel Ollyvia Lumi, melalui Kabid Pemerintahan Desa Harry Sarionsong berdalih pengangkatan hukum tua Desa Kilometer Tiga atas nama Nontje Tambingon sudah sesuai surat Kemendagri Cq Dirjen PMD nomor 140/7635/PMD tertanggal 8 November perihal pemilihan hukum 2014.

“Kami hanya menjalankan tugas dan ketentuanya ada,” ujar Sarionsong singkat

Laporan: Jufan Dissa

Comment

Leave a Reply

News Feed