by

BPSDM Hukum dan HAM Gelar FGD Bahas Penyusunan Pedoman dan Instrumen EPP Teknis

Jakarta – Bertempat di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City, Kepala Seksi Program dan Evaluasi Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara , Musa Paparang bersama dengan Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi, Margrison mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM, Senin (20/11/2023).

Kegiatan ini mengangkat tema Penyusunan Pedoman dan Instrumen Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis TA 2023.

Morina Harahap, Kepala Pusat  Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan BPSDM Hukum dan HAM menyatakan bahwa era Revolusi Industri 4.0 mengalami perubahan sangat cepat. Terkait hal tersebut dibutuhkan individu dan organisasi yang dapat beradaptasi dan berkembang. Untuk itu, kebutuhan akan kompetensi yang relevan mutlak diperlukan.

Menyikapi kondisi tersebut, dia menambahkan Kemenkumham sejak tahun 2020 telah bertransformasi menggunakan pendekatan pembelajaran Corporate University yang berdampak kepada peningkatan peran hasil evaluasi pelatihan dalam menyediakan data dukung pengolahan data serta menyiapkan pedoman dan instrument evaluasi pasca pelatihan teknis dengan menggunakan model Kirkpatrick level 3 dan 4. Konsep evaluasi Kirkpatrick level 3 dan 4 mengevaluasi perubahan tingkah laku di tempat kerja dan mengevaluasi hasil akhir apakah berdampak terhadap peningkatan kinerja.

Dalam pembukaan kegiatan FGD tersebut turut  dihadiri oleh Erna Irawati, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN RI melalui aplikasi zoom meeting dan Dadang Rahmadan, Peneliti Ahli Madya pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).(***/FerdinandRanti)

Comment

Leave a Reply

News Feed