by

Buka Kegiatan Asistensi dan Choacing Clinic MCP, Ini Kata Pj Bupati Kumendong

Minahasa – Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan Asistensi dan Choacing Clinic MCP Monitoring Center for Prevention (MCP), koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah), bertempat di Hotel Yama Tondano, Rabu (22/11).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Kumendong mengharapkan kegiatan ini bisa memberikan pencerahan dan pemahaman yang benar bagaimana memenuhi dokumen pendukung MCP Korsupgah berdasarkan standar atau format yang di tetapkan verifikator.

“Kami berharap jajaran daerah dapat memperluas wawasan, menyamakan persepsi, dan memunculkan ide-ide kreatif dalam menyusun terobosan positif demi pencegahan korupsi di Pemerintahan Kabupaten Minahasa demi mewujudkan good and clean government,” ujarnya.

Kumendong mengatakan, Pemkab Minahasa akan selalu menegakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas KKN, serta berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara tertib, taat perundangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan.

“Melaksanakan kebijakan dan menyelenggarakan publik yang profesional, bebas intervensi politik, bersih dari praktik KKN agar terwujud perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, menyelenggarakan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara objektif dan transparan,” terang kumendong.

Dia lalu menjelaskan bahwa, dari data Capaian MCP tahun 2022, baru mencapai 81,1 persen. Ini menurutnya masih rendah karena belum mencapai target. Kata dia, untuk tahun 2023, capaian sementara baru 59 persen dari 8 area intervensi dari 30 indikator dengan 63 sub indikator yang menjadi fokus MCP tahun 2023.

“Area Intervensi perencanaan dan penganggaran 53 persen, area Intervensi Pengadaan barang dan jasa 78 persen, area intervensi perizinan 53 persen, area intervensi pengawasan APIP 63 persen, area intervensi manajemen ASN 35 persen, area Intervensi Optimalisasi Pajak Daerah 51 persen, area intervensi pengelolaan barang milik daerah 81 persen, dan area intervensi tata kelola desa 95 persen,” terang Kumendong.

Di akhir sambutannya, dirinya mengharapkan perangkat daerah sebagai penanggung jawab area intervensi, masing-masing dapat bekerja maksimal untuk memenuhi dokumen pendukung yang diminta hingga akhir penilaian 31 Desember 2023.

Turut hadir Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Ditjen Bina Keuangan Daerah Boyke Martz Siagian, dan jajaran pemerintahan kabupaten Minahasa.(fernando lumanauw)

Comment

Leave a Reply

News Feed