Manado – Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk menekan angka kemiskinan di daerah Nyiur Melambai bertajuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) sudah berjalan sebagaimana diharapkan (On the track).
“Program ODSK kami canangkan agar pengentasan kemiskinan di Sulut dilaksanakan secara holistik dengan melibatkan semua komponen masyarakat daerah ini, dan empat bulan ini sejak diluncurkan, semua berjalan sesuai rencana,” ungkap Wakil Gubernur Steven Kandouw kepada wartawan, Rabu (08/06).
Menurut Kandouw, semangat ODSK telah merasuk ke setiap program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut. Selain itu melalui program ODSK, pemerintah Kabupaten/Kota di Sulut telah melakukan sinkronisasi pengentasan kemiskinan dengan Pemprov Sulut.
“Setelah kami menggembar-gemborkan jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota, Bupati dan Walikota, berlomba-lomba melakukan penetrasi program dan anggaran guna pengentasan kemiskinan di daerah masing-masing. Mereka malu kan kalau warganya banyak yang miskin,” ungkap Wagub.
Wagub juga bisa berbangga karena 4 bulan sejak ODSK diluncurkan, angka kemiskinan di Sulut bisa turun walau belum signifikan. “Berdasarkan laporan Kepala Dinas Sosial Sulut, angka kemiskinan Sulut turun,” ujar Kandouw.
Diketahui, tingkat kemiskinan Sulut terbilang tinggi yakni mencapai 8,98 persen dari total jumlah Penduduk daerah Nyiur Melambai. Untuk menekan angka kemiskinan tersebut, Gubernur Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw di awal kepemimpinan mereka, mencanangkan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK).
Program ODSK ini sejalan dengan visi misi Olly Dondokambey dan Steven Kandouw yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021.
Saat ini Progres Pembangunan Daerah telah diarahkan pada pencapaian visi RPJMD 2016-2021 yakni Terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik serta berkepribadian dalam budaya.
Strategi yang diambil terkait ODSK di antaranya, mempertajam efisiensi program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.
Nantinya target pengentasan kemiskinan Sulawesi Utara akan ditekan hingga angka di bawah 5,1 persen dan pengangguran 6,3 persen pada tahun 2019.
