by

Garis Sempadan Dipertegas, Penyelamatan Danau Tondano Digenjot

Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus menseriusi upaya penyelamatan Danau Tondano, yang masuk 15 Danau Prioritas di Indonesia yang perlu diselamatkan dari dampak pendangkalan dan kerusakan.

Segala cara dilakukan, salah satunya dengan mempertegas gasis sempadan danau, yang belum lama ini dicanangkan Komisi Pemberantasan Korupsi bersama Pemkab Minahasa.

Sekretaris Daerah Minahasa Dr Lynda D Watania MM MSi saat memimpin Rapat Forum Penataan Ruang, Rabu lalu di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Minahasa, mendesak agar memaksimalkan pengelolaan dan penataan ruang daerah, termasuk Danau Tondano yang kini telah memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sekitar Danau Tondano.

“Pada rapat tersebut, kota menekankan mengenai rencana dan strategi penataan ruang di Kabupaten Minahasa, termasuk yang paling urgen adalah Danau Tondano,” ujar Watania.

Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional, Peraturan Menteri PUPR nomor 28/PRT/M/ 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1081/KPTS/M /2023 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Tondano pada Wilayah Sungai Tondano, Sangihe, Talaud, dan Miangas.

“Mengacu pada dasar hukum yang sudah ada ini, maka Pemkab Minahasa bertindak dalam penegakan aturan, guna pelestarian dan penyelamatan Danau Tondano. Dimana, dalam hal ini perlu penataan kawasan dan penetapan Batas Air dan Sempadan Danau, yaitu sempadan danau minimal 50 meter dari banjir tertinggi yang pernah terjadi,” terang Watania.

Sementara, berdasarkan penelitian dan Kajian TMA tertinggi adalah 682 M DPA yang kemudian ditetapkan sebagai badan air Danau Tondano Dengan Luasan 4.719,45 Hektar, sedangkan Luas Sempadan Danau Tondano 234.28 Hektar.

Luasan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1081/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Tondano pada Wilayah Sungai Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas.

“Aturan teknis lainnya diatur dengan peraturan Bupati Minahasa tentang RDTR Kawasan Danau Tondano. Aturan itu mengatur secara rinci tanah dan bangunan di badan air dan sempadan danau,” ujarnya.

Adapun langkah awal yang diambil Pemkab Minahasa, kata Watania, yakni melakukan penertiban bangunan dan penggunaan tanah yang berada di Wilayah Kecamatan Tondano Barat dan Tondano Selatan. Dia menegaskan agar Dinas PUPR memiliki langkah konkret yang diambil untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan mengatasi masalah penataan ruang ini.

“Saya minta seluruh stakeholder menjaga koordinasi dan kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat setempat. Saya berharap, hasil rapat ini akan menjadi landasan untuk perencanaan jangka panjang Kabupaten Minahasa dalam hal pengembangan ruang yang berkelanjutan,” pungkasnya.(fernando lumanauw)

Comment

Leave a Reply

News Feed