Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan gebrakan stimulus ekonomi dengan kebijakan keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pertama sebesar 25%.
Langkah ini diharapkan menjadi booster bagi sektor otomotif yang sedang lesu, sekaligus memicu geliat usaha rakyat, termasuk di sektor pertambangan.
Pertemuan strategis antara Gubernur Sulawesi Utara dengan puluhan dealer otomotif di wilayah Sulut menjadi panggung peluncuran kebijakan ini.
Dipimpin langsung Gubernur, diskusi membahas cara mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penjualan kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.
Gubernur menekankan peran vital sektor otomotif sebagai penggerak roda ekonomi daerah.
Kebijakan keringanan BBN-KB ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulut, dirancang untuk meringankan beban masyarakat dalam membeli kendaraan baru guna mendukung mobilitas usaha.
Dalam sambutannya, Gubernur menyatakan, melalui kebijakan keringanan ini, pemerintah berharap dapat memberikan stimulus bagi masyarakat untuk melakukan pembelian kendaraan baru.
Selain membantu meningkatkan penjualan di sektor otomotif, kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat daya beli masyarakat serta menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Dan dengan akan adanya pembukaan ijin pertambangan rakyat kedepannya dapat memberikan stimulus ekonomi terutama didalam pembelian kendaraan bermotor baru untuk pengelolaan pertambangan rakyat,” ujar Gubernur.
Para dealer otomotif yang hadir, seperti perwakilan dari merek-merek besar, menyambut hangat inisiatif ini.
Salah satu perwakilan dealer mengatakan, kebijakan ini luar biasa!
“Kami optimis penjualan kendaraan bakal melonjak, terutama di kalangan pelaku usaha kecil yang butuh armada andal. Terima kasih kepada Gubernur atas dukungan nyata ini,” kata dia.
Mereka juga berkomitmen bersinergi dengan pemerintah untuk sosialisasi kebijakan, agar masyarakat cepat memanfaatkannya sebelum masa berlaku habis.
Kepala Bapenda Sulut, June Silangen, menambahkan, ini bukan sekadar potongan biaya, tapi investasi jangka panjang untuk penerimaan daerah melalui pajak kendaraan yang meningkat. “Kami siap layani transaksi dengan cepat dan transparan,” imbuhnya.
Diharapkan, kebijakan ini tak hanya angkat penjualan otomotif, tapi juga ciptakan efek domino: lapangan kerja baru di bengkel, logistik, hingga pertambangan rakyat yang akan ramai izinnya.
Momentum pemulihan ekonomi Sulut kian terang, berkat kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
