Manado – Di tengah gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian, harga bahan pangan di Sulawesi Utara (Sulut) berhasil tetap stabil sepanjang 2025.
Data Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut mencatat inflasi tahun-ke-tahun (yoy) di wilayah ini hanya 1,23%, angka terendah secara nasional.
Keberhasilan ini terutama didorong oleh panen raya dan pasokan melimpah dari daerah penghasil, yang menjaga kestabilan komoditas pangan utama seperti beras dan cabai.
Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, menjelaskan capaian ini saat konferensi pers di aula kantor BI Manado, Kamis (26/2/2026).
“Terjaganya kenaikan harga pangan di Sulut secara tahunan, terutama karena pasokan yang melimpah sepanjang tahun,” ujar Supratikto.
Meski demikian, ia mengakui emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi akibat lonjakan harga global dipicu gejolak geopolitik.
Di sisi lain, daging babi justru menahan inflasi berkat pemulihan stok pasca-wabah African Swine Fever (ASF).
Pada Januari 2026, inflasi bulanan dipengaruhi volatile food seperti tomat dan perikanan tangkap, akibat curah hujan tinggi yang menekan produksi pertanian dan aktivitas nelayan.
“Inflasi tahunan dipicu administered prices seperti tarif listrik tahun lalu, plus inflasi inti dari harga emas perhiasan,”urai Supratikto.
Transformasi GPIPS dan Strategi Ketahanan PanganTahun ini, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS), fokus pada ketahanan pangan dan gizi.
“Sebagai program prioritas nasional menuju swasembada pangan, kami susun peta jalan hilirisasi melalui RPJMN, termasuk optimalisasi lumbung pangan dan sentra produksi,” tambah Supratikno.
Langkah strategis mencakup penguatan produksi, pemerataan distribusi, dan rantai pasok.Sinergi BI Sulut dengan Pemda provinsi dan kabupaten/kota mengadopsi kerangka 4K: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Ini khusus merespons musim Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025.
Keterjangkauan Harga: Dukungan Kios Pangan TPID Maju di Pasar Bersehati sebagai acuan harga regional, plus Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk tekan biaya logistik.
Ketersediaan Pasokan: Program PATUA (Petani Unggulan Sulawesi Utara) angkatan ke-6 diluncurkan 13 Februari 2026, kini melibatkan 84 petani di seluruh kabupaten/kota.
Kelancaran Distribusi: Sidak pasar rutin dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) G2G atau antar pelaku usaha untuk pemerataan pasokan.
“BI berpartisipasi sidak pasar untuk pantau harga Ramadhan dan Idul Fitri, serta dukung KAD agar distribusi merata,” pungkas Supratikto.
Stabilitas ini beri harapan bagi daya beli masyarakat Sulut, dorong pertumbuhan ekonomi regional di tengah tantangan global.
