Jakarta – Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi (ROR), jadi narasumber dalam rapat koordinasi (Rakor) Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau, yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK-RI), Senin (25/03), yang di gelar di Auditorium Dr Soejarwo Manggala Wanabhakti, Gatot Subroto Jakarta.
Bupati ROR menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi di Danau Tondano seperti, pendangkalan Danau, penyempitan Danau serta penurunan kualitas debit air Danau. Didalamnya, dirinya juga menyampaikan beberapa langkah penanganan yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa.
“Dalam mengatasi masalah-masalah itu, kami sudah melakukan seminar, diskusi kajian tentang pengelolaan Danau, termasuk pengendalian Eceng Gondok secara padat karya dengan pengangkatan secara mekanik. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dan pemantauan kualitas air, serta pembentukan pokja pengelolaan Danau Tondano,” kata ROR.
Dikatakannya, Pemkab Minahasa ditahun 2019 ini telah merencanakan pengelolaan Danau Tondano seperti, penyusunan dokumen peta Zonasi Danau Tondano, penyusunan AMDAL Kawasan Danau, Operasional pengangkatan Ecek Gondok, serta padat karya.
“Oleh karena itu Pemda membutuhkan program dari Pemerintah Pusat untuk bisa melakukan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan konservasi dan wisata Danau Tondano, pembangunan instalasi pengolahan air limbah di kawasan pemukiman seputaran Danau, peningkatan jalan lingkar Danau sepanjang 48 Km, serta dapat berikan pendampingan bagi masyarakat tentang pemanfaatan Eceng Gondok sebagai pupuk, bahan kerajinan dan biogas,” paparnya.
Pada kesempatan itu pula, ROR menyampaikan soal ganti untung pembebasan lahan untuk jalan lingkar Danau, normalisasi sungai, reforestasi daerah tangkapan air Danau, rehabilitasi hutan dan lahan di seputaran Danau, pembangunan cek dam di 35 sungai yang masuk Danau Tondano, pembangunan perangkap sampah plastik dan sampah domestik di 35 sungai masuk di Danau, pembebasan lahan untuk bantaran danau, pembangunan tanggul pengaman keliling Danau, pengadaan Kapal pembersih Eceng Gondok, perkuatan tebing Danau dan pembangunan jogging track seputaran Danau Tondano.
“Saya berharap komitmen kita semua untuk menjaga dan melestarikan Danau. Namun, Pemda sangat terbatas, oleh karena itu Pemda membutuhkan komitmen dari Kementerian untuk mengalokasikan anggaran penyelamatan Danau, minimal 15 Danau yang menjadi prioritas. Kita boleh membangun embung dan waduk, tapi jangan sampai kita melalaikan Danau-danau yang sudah jadi berkat bagi kita untuk dilestarikan,” pungkasnya.
Sementara, kegiatan ini sendiri dibuka oleh Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungani dan Hutan Lindung (PDASHL) IB Putra Parthama PhD. Ia menyampaikan bahwa, kegiatan ini dalam rangka melaksanakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Pengelolaan Danau Prioritas, Kementerian LHK bersama Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan penyusunan Rencana Pengelolaan (RP) 15 Danau Prioritas Nasional.
“Memperhatikan bahwa pengelolaan danau bersifat lintas sektor, diharapkan seluruh pihak terkait dapat menggunakan RP Danau dimaksud sebagai acuan bersama agar pengelolaan danau menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, sinergis dan efektif. Upaya ini juga diharapkan dapat memperbaharui kembali semangat, komitnnen dan kinerja danau yang pernah dicanangkan oleh 9 (sembilan) Menteri pada saat Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali tahun 2009,” katanya.
Turut hadir dalam rakor ini juga sebagai nara sumber guru besar Pengelolaan Lingkungan Hidup Prof Dr Emil Salim, Anggota Komisi VII DPR RI Ir Daryatmo Mardiyanto, Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA Bappenas Dr Ir Arifin Rudiyanto, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK MR Karliansyah, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR Dr Ibdul Kamarzuki, Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR Dr Budi Situmorang, Dirjen Sumber Daya Air Kementeeian PUPR Ir Hari Suprayogi, Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem KLHK Ir Wiratno, Kepala Pusat Penelitian Limnologi Dr Fauzan Ali, Shiga Prefectural Goverment Japan Tomoki Sogabe, Bupati Bangli, Sekda Provinsi Jateng dan Moderator Prof Dr Winarni Manoarfa Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Antar Lembaga Lusat Daerah, serta Kepala Dinas Li gkungan Hidup serta utusan lembaga terkait se-Indonesia.(fernando lumanauw)
