Manado – Bupati Minahasa, Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, menerima surat keputusan (SK) tentang penetapan batas wilayah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara (Sulut), dari Menteri Dalam Negeri, yang diserahkan oleh Gubernur Sulut, Dr Sinyo H Sarundajang (SHS), saat menghadiri silahturahmi Mapalus Kamtibmas se-Sulut, Rabu (06/05/2015) di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Manado.
Gubernur saat sambutan membuka acara ini memberikan apresiasi bagi para Bupati dan Walikota yang hadir secara langsung dalam kegiatan yang sangat penting ini, termasuk didalamnya JWS.
Dirinya mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai evaluasi atas kepemimpinan kita di wilayah masing-masing, apakah ada gangguan keamanan, ancaman terhadap keutuhan wilayah dan ideologi bangsa.
SHS mengakui bahwa kondisi daerah ini yang sudah aman dan tertib, namun belum mencapai predikat sangat aman atau sangat tertib.
“Itu disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya faktor minuman keras, masalah pertanahan, pendataan dan keberadaan penduduk asli, perbatasan, masalah pertambangan, narkoba dan lain-lain,” kata SHS, sambil berharap, masyarakat di Sulut termasuk Minahasa, dapat mengurangi berbagai faktor masalah tersebut dengan melakukan koordinasi antar pimpinan daerah, baik dari tingkat Provinsi hingga di Desa dan Kelurahan.
“Marilah kita ber-mapalus atau bergotong royong dengan berkoordinasi antar pejabat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kita ini, termasuk menghadapi Pilkada serentak pada bulan Desember nanti,” pinta Gubernur.
Sementara, JWS sendiri mengaku berbangga karena SK batas wilayah ini bisa dikantongi Minahasa. Karena dengan demikian, persoalan batas antara Minahasa dan Kabupaten/ Kota lain seperti Tomohon, Minahasa Utara dan Minahasa Tenggara akan semakin jelas.
Acara itu sendiri dihadir pula oleh Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil MPd, Kapolda Sulut Brigjen Pol Drs Wilmar Marpaung, Kasrem 131 Santiago Kol Inf Puji Cahyono, Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan, para Bupati, Walikota, Kapolres, Dandim, Kapolsek, Danramil dan perwakilan Lurah dan Hukum Tua se-Sulut, diawali dengan Laporan Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi.(fernando lumanauw)
