Manado – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dan Dinas Kesehatan Kota Manado, menggelar diskusi umum terkait implementasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat (Gadar), dalam konsep smart city di Kota Manado.
Kegiatan yang berlangsung di ruang serba guna Kantor Wali Kota Manado, dihadiri perwakilan Gadar seluruh rumah sakit se-Manado, Jumat (15/7).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut dr Jemmy Lampus MKes mengatakan, saat ini mereka telah menyatukan persepsi untuk memaksimalkan pelayanan, dengan menggunakan sistem lintas multi sektor dengan mengaktifkan panggilan darurat di nomor 118 dan 119.
“Kita bekerja sama dengan pihak Telkom, Diskominfo, untuk panggilan seluler. Korban dalam keadaan darurat bisa menghubungi nomor tadi dan pelayanan darurat akan bekerja cepat,” kata Lampus.
Menurut dia, yang menjadi kendala saat ini adalah pembiayaan kesehatan lewat BPJS, dan Jasa Raharja, yang tidak bisa membiayai pasien dari tempat kejadian menuju fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Jadi perlu adanya penerbitan Perwako lewat usulan ke kursi para dewan terhormat, tak hanya antar faskes.
“Harus ada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) dan tim teknis di bawah naungan Dinkes Pemkot Manado. Semua kebutuhan darurat akan terlayani,” kata Lampus.
Untuk menghindari jebakan kemacetan maka pada proses kegiatan operasional Gadar perlu dimasukkan anggaran khusus untuk pengadaan drone. Apalagi disadari semakin berkembangnya kota, maka kondisi kemacetan ikut meningkat.
“Helikopter dan drone penting, tapi perlu orang yang bisa mengoperasikannya,” kata Lampus.
Dirinya akan merasa senang dan terbantu jika fasilitas tersebut ada. Apalagi selama ini di beberapa daerah lainnya LSM yang berperan untuk pengadaan lewat jalur swasta. “Kita fokus dulu dengan peralatan yang ada, seperti ambulans,” kata Lampus.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado Robby Motoh mengatakan, Wali Kota Manado GS Vicky Lumentut sangat konsen untuk memperhatikan masalah seperti ini. Apalagi tahun 2013 lalu sudah diterbitkan bantuan kesehatan untuk masyarakat lewat Universal Coverage (UC).
“Jika call center turun maka sangat membantu, mengurangi kematian pasien dalam kondisi darurat,” kata Motoh.
Menurut dia sudah ada tata pembiayaan dalam anggaran perubahan sebagai project pilot. Seperti perawatan dan pengadaan kendaraan ambulans, kemudian obat dan alat pertolongan lainnya.
“Kita upayakan pengadaan ambulans khusus penderita jantung,”kata Motoh.
Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Perhimpunan Dokter Emergency Indonesia (PDEI) dr Adrian Tangkilisan,SpB,Sp BTKV, Kasat PJR Polda Sulut AKBP Samsuri Anang S Sos, Ketua Panitia dr Rudy Lengkong Sp OG-K, Direktur Pelayanan Medik Dan Keperawatan RSUP Prof DR RD Kandou, DR dr Jimmy Panelewen Sp B-KBD, Kadis Kesehatan Prov Sulut dr Jemmy Lampus MKes, NS Oldy Rembet dan NS Suwandi Luneto Mkep, Perawat Gadar (HIPGABI). (erick)
