MITRA,CSN-Reformasi birokrasi pemerintahan di Minahasa Tenggara (Mitra) sangat perlu dilakukan pada awal September mendatang baik di tingkat birokrasi aparatur pemerintahan, maupun sampai pada kepala sekolah.
Pasalnya, sampai sekarang ini, masih banyak pejabat yang tidak seirama dengan kebijakan dan program yang dijalankan Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Ronald Kandoli.
Hal ini ditegaskan tokoh masyarakat Ratahan,Semuel Montolalu kepada wartawan, Rabu (27/8).Menurutnya, evaluasi kinerja pejabat ini perlu segera dilakukan per-triwulan, agar apa yang akan dan telah dilaksanakan dapat dipresentasikan oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara berjenjang, sampai di tingkat desa/kelurahan supaya dapat menjalankan tugas dengan benar .
“Dengan menjalankan tugas dengan baik, maka program kerja pemerintahan JS-RK dapat terlaksana dengan baik. Sebab bila pada evaluasi triwulan dan pejabat bersangkutan tak mampu menerapkan program kerja, maka pejabat itu bisa diganti,” tandasnya.
Lanjutnya,”saya sangat mendukung reformasi birokrasi pemerintahan JS-RK jelang se tahun kepemimpinan di Mitra. Apalagi Mitra telah mampu keluar dari opini disclemer dan mengalami peningkatan dengan opini Tidak Wajar (TW),” jelasnya, sembari menambahkan, Mitra akan semakin sejahtera dengan program Satu Milyar Satu Desa (Samisade) yang sementara berjalan di 144 desa/kelurahan di Mitra.
Laporan : Alfian Tompunu (Jay)
