Minahasa – Kisruh dualisme kepemimpinan di kubu Partai Golkar pusat berimbas hingga ke daerah. Bahkan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar (PG) Minahasa diisukan pecah.
Menanggapi hal ini, Ketua DPD II PG Minahasa, Careig Naichel Runtu SIP (CNR), kepada Cybersulutnews.co.id, Selasa (17/03), ketika ditemui masih enggan berkomentar. Menurutnya, pihaknya tak mau gegabah dan akan menuggu keputusan hukum tetap terkait masalah yang dihadapi.
“Sesuai keputusan hasil rapat pengurus DPD II PG Minahasa bersama seluruh pengurus Kecamatan dan desa serta seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD Minahasa, Jumat pekan lalu, kami masih menunggu keputusan hukum tetap, karena kasus ini masih didaftarkan ke pengadilan Jakarta Barat karena diduga ada pemalsuan dokumen,” ujar CNR.
Dikatakan CNR, dirinya bersama pengurus DPD PG Minahasa hingga saat masih menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
“Kami masih menjalankan tugas seperti biasa dan berharap masalah di internal PG ini segera terselesaikan, karena yang dirugikan dalam hal ini adalah kader itu sendiri, apalagi dalam waktu dekat akan menghadapi sejumlah Pilkada,” ungkap CNR.
Terpisah, tanggapan berbeda muncul dari kadar PG Minahasa lainnya, seperti Ketua PG Kecamatan Eris, Oklen Waleleng. Dirinya mengaku, ia bersama dengan pengurus Golkar Minahasa lainnya seperti Wakil Ketua Angkatan Muda PG Minahasa, Yanny Marentek dan Wakil ketua KPPG Golkar Minahasa, Sendy Mantiri, mengakui bahwa hanya ada satu pemimpin PG yang diakui oleh pemerintah yang disahkan oleh kementrian Hukum dan hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yakni dibawah kepemimpinan Agung Laksono.
“Sebagai kader yang loyal terhadap partai, kami tentunya mengakui keputusan Kemenhumham. Jadi kalaupun ada sidang lanjutan yang sementara ini dilakukan dan memberikan hasil yang lain sudah pasti kita harus mengikutinya,” tutur anggota DPRD Minahasa ini sembari menambahkan, keputusan dari Kemenkumhan yang dikeluarkan adalah penjelasan pemberitahuan kepada DPP yang mengkui Agung Laksono.(fernando lumanauw)
