PRADUGA tak bersalah atau “Presumption of Innocence” adalah asas dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Ironinya dengan begitu banyak orang-orang yang berada di “ketiak kekuasaan” bahkan penguasa itu sendiri, terus membodohi masyarakatnya. Sehingga, korupsi harus kita lawan. Tak ada praduga tak bersalah, sebab pemerintah kita korup dan terus memiskinkan masyarakatnya secara sistematis.
Melihat berbagai kebusukan penguasa kita, baik dari pusat maupun sampai ke daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota sudah begitu mengkhawatirkan dan bahkan sudah kronis stadium lanjut. Kenapa demikian ? Jelas, saat bangsa ini merdeka sampai saat ini, kaum cilik seperti yang penguasa stigmakan kepada para petani, nelayan, buruh serta warga tingkat kesekian di bangsa ini, tak pernah merasakan arti kehidupan merdeka secara hakiki.
Kesejahteraan bagi kaum yang terus dimarginalkan oleh penguasa dan pemilik modal sama dengan mimpi-mimpi di siang bolong. Padahal, untuk istirahat dan tidur siang saja, “kaum papah”, sebutan bagi warga kelas bawah yang dimiskinkan di negeri ini, tak pernah sanggup untuk menutup mata mereka karena jelas panas menyengat bagai tusukan aturan, dan tekanan kebijakan yang selalu menginjak-injak hati nurani rakyat kebanyakan.
Lihat saja, era reformasi dengan jatuhnya kekuasaan Orde Baru, sampai kekuasaan dimasa transisi dan masa saat ini, tetap tak beranjak dari yang namanya pemiskinan sistematis yang selalu dimainkan oleh pemerintahan secara luas, baik pihak legislatif, eksekutif bahkan yudikatif.
Sulawesi Utara, Provinsi di bibir Samudera Pasifik dengan sejuta keindahan juga tak berbeda dengan gambaran Indonesia secara keseluruhan. Begitu mudah permainan yang dinamakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang begitu menggurita. KKN kental di daerah Nyiur Melambai. Tak sedikit kepala daerah yang tersandung masalah korupsi bahkan saat ini menjadi penghuni tetap di istana Prodeo.
Tak sedikit pula yang masih terus memainkan kekuasaan dibalut dengan kemunafikan di daerah ini. Bukan rahasia umum lagi, bagaimana KKN begitu kental dan terus membuat buruh, tani, nelayan, pengangguran, dan masyarakat kecil lainnya yang terus menangis…Menangis ketika APBD dimainkan, proyek dimonopoli kroni bahkan keluarga penguasa, kekuasaan dibagi-bagi dalam bingkai keluarga sedarah atau turunan, aparat hukum diintervensi penguasa untuk kepentingan-kepentingan politik melanggengkan bahkan membungkam lawan politik, serta berbagai tipu muslihat yang kasat mata bahkan tak terdeteksi dengan alat yang ada dimuka bumi ini, selain hukum karma bagi mereka nantinya.
Siapa pemimpin kita ? Pemerintah, baik gubernur, walikota dan bupati yang tidak mengetahui lagi jati dirinya sebagai pemegang amanah masyarakat. Karena mereka selalu menganggap sebagai “Penguasa” hingga selalu menginjak masyarakat. Penguasa harus direvolusi.. Teringat kata aktifis buruh, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DR Muchtar Pakpahan SH MA bahwa Revolusi adalah solusi membentuk pemerintahan bersih dari korupsi untuk mewujudkan Welfarestate. Jika tidak, tetaplah buruh, petani, nelayan dan masyarakat kelas dua bahkan kesekian di negara ini kata kaum konglomerat di zaman Orba, akan terus menangis tak berujung. Lawan Korupsi !
