Minahasa – Atas prestasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dalam pengelolaan administrasi keuangan dan asset daerah tahun 2014 lalu, sehingga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) tahun 2015, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi, menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Keuangan RI.
Piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI ini sendiri diterima langsung oleh JWS, Jumat (02/10), bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI, Jalan Senen Raya nomor 1 Jakarta, disela-sela Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2015, yang dibuka Menteri Perekonomian Perekonomian RI, Darmin Nasution mewakili Presiden.
Atas penghargaan ini, JWS menyatakan rasa syukur dan juga apresiasi atas kinerja para stafnya sehingga Pemkab Minahasa boleh meraih WTP dari BPK RI, hingga akhirnya boleh menerima penghargaan dari Menteri Keuangan.
“Ini semua tak lepas dari kerja sama jajaran Pemkab Minahasa dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara bertanggung jawab dan jauh dari korupsi, yang menjadi komitmen kita bersama,” tukas JWS.
Sementara, pada acara Rakernas ini pula, Menko Darwin Nasution juga menyerahkan Piagam Penghargaan bagi 62 Kementerian dan Lembaga Negara yang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tahun 2014 memperoleh opini WTP.
Selanjutnya Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro juga menyerahkan Penghargaan kepada 26 Gubernur Provinsi, 149 Bupati dan 50 Walikota se-Indonesia yang meraih opini WTP dalam LKPD 2014 pula.
Sedangkan, kehadiran JWS dalam acara ini sendiri didampingi oleh Inspektur Kabupaten Minahasa, Frits Muntu SSos, Asisten I Dr Denny Mangala MSi, Kaban BPK-BMD, Dra Rianny Suwarno, Kabag Humas dan Protokol Agustivo Tumundo SE MSi dan beberapa Kasubag di Setdakab, yang juga tampak bersyukur atas prestasi yang dicapai, mengingat penilaian dan audit BPK RI dilakukan saat pemerintahan Bupati JWS dan Wabup Ivansa belum genap dua tahun.
Dalam sambutannya Menko Darmin mengatakan Rakernas ini sebagai komitmen dan sinergitas para pengelola negara dalam mewujudkan sistem keuangan yang berkualitas transparan dan akuntabel.
“Pengelolaan negara yang baik adalah kunci utama penyelenggaraan tata kelola negara yang baik. Ini juga menuntut pengelolaan keuangan yang tertib dan berorientasi kepada hasil,” katanya.
Menko memberikan apresiasi bagi Kementerian, Lembaga dan Pemda yang mendapat penghargaan saat ini.
“Bagi yang kualitas laporan keuangannya masih belum mendapat capaian opini terbaik, perlu upaya perbaikan dengan meningkatkan komitmen pimpinan dalam menerapkan akutansi berbasis akrual, peningkatan pemahamaan, dan kapasitas SDM dan segera tindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK,” pinta Menko.(fernando lumanauw)
