Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meningkatkan kerja sama strategis dengan Bank Indonesia Sulawesi Utara untuk memperkuat iklim investasi di Bumi Nyiur Melambai.
Langkah konkret diwujudkan melalui pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perizinan berusaha berbasis risiko yang digelar di Manado, 24–26 November 2025.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, membuka langsung kegiatan ini dan menegaskan bahwa kolaborasi dengan Bank Indonesia, khususnya melalui Regional Investor Relation Unit (RIRU), sangat penting dalam membangun tata kelola investasi yang adaptif dan berbasis data.
Menurutnya, Bank Indonesia membantu pemerintah daerah memetakan sektor prioritas dan peluang investasi terbaru sehingga kebijakan perizinan bisa lebih tepat sasaran.
“Kami tidak hanya mengurus perizinan secara teknis, tapi juga mengedepankan pendekatan strategis. Data dan analisis pasar dari BI memperkuat kebijakan kami agar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan dinamika ekonomi,” ujar Tahlis.
Penerapan perizinan berbasis risiko menjadi semakin relevan setelah terbitnya PP Nomor 28 Tahun 2025, yang melibatkan pelimpahan kewenangan seperti izin lingkungan dari pusat ke daerah.
Dengan penyederhanaan prosedur dan mekanisme fiktif positif, Pemprov optimistis iklim investasi akan semakin kondusif dan menarik lebih banyak investor.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulut, Hermina Syaloom Dailly Korompis, menambahkan, kemitraan dengan BI membantu meningkatkan kapasitas pemerintah dan pelaku usaha dalam memahami regulasi baru, serta mengoptimalkan layanan digital OSS.
Ia menegaskan bahwa selain memberi izin, DPMPTSP juga berperan membangun ekosistem investasi yang menyelaraskan kebutuhan pasar dan kebijakan perizinan.
Hermina juga menegaskan arahan Gubernur bahwa proses perizinan harus bebas pungli, transparan, dan responsif terhadap masukan dunia usaha sebagai dasar perbaikan sistem yang berkelanjutan.
Kegiatan ini juga menghadirkan ruang dialog intensif dengan pelaku usaha untuk semakin menyelaraskan kebijakan dan meningkatkan kualitas layanan perizinan.
Hingga September 2025, realisasi investasi di Sulut mencapai 89 persen dari target Rp 9,3 triliun. Dengan percepatan perizinan dan kemitraan kelembagaan yang kuat, termasuk dengan Bank Indonesia, Pemprov optimistis target tersebut bisa tercapai bahkan terlampaui.
