Penghargaan belum sepenuhnya menjadi gambaran apakah pemerintah daerah sudah tepat dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal itu dikatakan Sondakh saat menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan tema “Pengelolaan Keuangan Negara dan Kesejahteraan Rakyat’ di auditorium Unsrat Manado, Senin (11/05/2015).
“Beberapa Indikator harus terpenuhi jika ingin dikategorikan mampu mengelola keuangan secara baik. Seperti, angka kemiskinan menurun, indeks pembangunan manusia meningkat, tingkat kecerdasan meningkat, serta pengangguran berkurang,” ujar Sondakh.
Sementara, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Harry Azhar Azis, MA menyampiakan kinerja BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
“Dengan tugasnya tersebut, BPK memiliki peran memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat mewujudkan tujuan negara yaitu mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera,” tegas Ketua BPK.
Oleh sebab itu, BPK kata Harry, akan meningkatkan pemeriksaan kinerja terhadap lembaga pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN/BUMD.
Selain itu, dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja diperlukan indikator kinerja untuk menjadi acuan bagi BPK maupun lembaga yang diperiksa dan menetapkan standar dalam penilaian kinerja.
“Hasil pemeriksaan kinerja oleh BPK akan memberikan penilaian terhadap aspek efisiensi, ekonomis, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara untuk memperoleh suatu hubungan kualitas antara keuangan negara yang dikelola dan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,“ jelasnya.
Turut mendampingi Sondakh, Ketua DPRD Bitung Laurensius Supit dan Sekretaris Kota Bitung Drs, Edison Humiang, MSi beserta sejumlah pejabat terkait. (hezky)
