Manado – Gubernur Sinyo Harry Sarundajang (SHS) akan segera melakukan rolling pejabat struktural eselon II. Dua srikandi pejabat eselon IIB di Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, Lynda Watania dan Femmy Suluh santer dikabarkan akan promosi ke jabatan eselon IIA.
Menurut sumber terpercaya di kantor gubernur, promosi 2 birokrat perempuan andalan gubernur SHS ini diberikan orang nomor satu Sulut demi pengembangan karir birokrat keduanya. “Sudah saatnya mereka dipromosi. Karena baik Lynda Watania maupun Femmy Suluh, keduanya telah lebih 6 tahun menempati jabatan struktural eselon IIB dan telah mengepalai 3 Biro berbeda di Setdaprov Sulut,” ujar sumber yang enggan namanya ditulis.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Siswa Rachmat Mokodongan ketika dikonfirmasi terkait promosi pejabat membenarkan. Hanya saja ia enggan membeber nama-nama pejabat yang akan dipromosi tersebut. “Entah dari eselon III ke eselon II atau dari eselon IIB ke eselon IIA, tunggu saja, yang pokok ada yang akan dipromosi,” ujar Mokodongan yang merupakan Ketua Badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) Sulut, Jumat (20/03).
“Saat ini Baperjakat telah selesai menggodok nama-nama yang masuk gerbong mutasi pejabat Pemprov Sulut,” imbuh Mokodongan.
Kabar akan promosinya Watania dan Suluh membuat jabatan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas (Pemhumas) diperebutkan. Sejumlah pejabat konon berupaya melakukan berbagai manuver agar bisa menduduki dua posisi strategis yang bakal ditinggal Watania maupun Suluh.
Perbincangan pegawai di kantor gubernur Sulut mengemuka, jabatan Kepala Biro Pemhumas kans diisi oleh Rollies Rondonuwu (Sespri Gubernur), Jemmy Ringkuangan (Karo Organisasi), Franky Tintingon (Kabid di Badan Kesbangpol) dan Jemmy Kumendong (Karo SDA).
Sedangkan jabatan Karo Umum bakal diperebutkan Jemmy Ringkuangan, Franky Tintingon, Dr Franky Manumpil (Kepala Bidang Kerjasama Luar Negeri BKPMD Sulut) dan Temmy Lumi (Kabid Binamarga Dinas PU Sulut).
Pengamat Politik Sulut, Taufik Tumbelaka mengatakan, jabatan Karo Pemhumas dan Karo Umum sangat strategis. Pejabat di dua biro ini bersentuhan secara langsung dengan kepentingan gubernur karena berkaitan dengan penciteraan dan logistik. “Pejabat yang menempati posisi-posisi tersebut akan memperoleh benefit yang besar. Sudah menjadi rahasia umum, menjadi Karo Pemhumas, pejabat pasti akan memperoleh popularitas. Sementara bila menjabat Karo Umum makan akan memperoleh finansial yang lebih. Jadi wajar bila dua jabatan ini jadi incaran,” ujar Tumbelaka.
Namun demikian menurut Jebolan Fisipol UGM ini, siapapun orangnya, pejabat Kepala Biro Pemhumas dan Karo Umum haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi, loyalitas dan terpenting integritas. “Jangan sampai jabatan Karo Pemhumas dan Karo Umum nantinya diisi oleh orang-orang yang hanya mengejar popularitas atau keuntungan finansial yang bermental carmuk dan korup,” wanti-wantinya.
Diketahui, gubernur SHS akan merealisasikan rolling pejabat terakhir di kepemimpinannya sebagai top eksekutif daerah Nyiur Melambai.
Merujuk pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah, maka kepala daerah tidak diperbolehkan menggelar rolling enam bulan sebelum akhir masa jabatannya. Jabatan SHS sebagai Gubernur Sulut sendiri akan berakhir 20 September 2015.
Gubernur SHS kepada wartawan pekan lalu mengungkapkan rencana rolling pejabat di lingkungan Pemprov Sulut. โPekan depan (pekan ini, red) akan ada rolling pejabat, tetapi tidak banyak. Ini sebuah keniscayaan karena kebutuhan organisasi, penyegaran dan pengembangan karir birokrat,โ ungkap SHS kala itu.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Siswa Rahmat Mokodongan, Jumat (20/03) kembali mempertegas rencana rolling pejabat di lingkungan pemprov Sulut.
โBadan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) telah selesai menggodok nama-nama birokrat untuk menduduki sejumlah jabatan struktural eselon II,โ ungkap Mokodongan di ruang kerjanya.
Menurut Mokodongan, pejabat eselon II yang masuk gerbong mutasi tinggal menunggu pelantikan.
