by

Tonsealama Tuan Rumah, CNR Sosialisasikan Perda COVID dan Fakir Miskin Anak Terlantar

Minahasa – Desa Tonsealama menjadi tuan rumah pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda), dari Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara, Jumat (29/10) sore.

Turun langsung dalam sosialisasi ini, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Sulut Careig Naichel Runtu SIP (CNR), yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, serta narasumber Fitty Valdi Arie SE MBA, Deputi WD II Bidang Keuangan dan Kepegawaian dan Dosen Fakultas Ekonomi Unsrat, didampingi Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu SH MSi, dengan sebagai moderator Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tonsealama Julius Dimpudus.

Hukum Tua Desa Tonsealama Estefanus Dimpudus AMd mengaku berbangga karena Desa yang dipimpinnya boleh ditunjuk menjadi tuan rumah dalam kegiatan sosialisasi Perda ini oleh DPRD Sulut.

“Kami tentu patut berbangga karena Desa Tonsealama boleh menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini. Saya berharap kegiatan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat.

CNR dalam sambutannya mengatakan bahwa, salah satu yang menjadi tugasnya saat ini sebagai Anggota DPRD Sulut adalah mensosialisasikan setiap Perda yang ada.

“Tugas ini tentu tidak mudah, semua rancangan Perda harus kami verifikasi, konsultasikan dan baru ditetapkan menjadi Perda. Harus kami sampaikan bahwa, suka atau tidak suka, saya diberi tugas untuk penetapan Perda dan harus dilakukan oleh masyarakat.

Perda yang akan disosialisasikan kali ini adalah Perda nomor 02 tahun 2021 tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar, yang sudah ditetapkan pada September lalu dan Perda nomor 1 tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

“Sudah menjadi tugas kami untuk mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat. Sebagai contoh, Perda soal fakir miskin dan anak terlantar yang lebih mengarah pada sinkronisasi data antara daerah dan pusat. Kita berbicara soal data, dan data itu ada di Kabupaten/ kota. Sehingga bila tidak diimplementasikan maka akan tidak ada faedahnya. Tugas kami, berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi soal Perda-perda ini dengan Pemerintah Daerah dan mensosialisasikan kepada masyarakat,” tukasnya.

“Demikian halnya dengan penanganan COVID-19 di Sulut. Dengan adanya Perda ini maka segala sesuatu berkaitan dengan protokol kesehatan telah diatur, bahkan ada sanksi administratif bila protokol ini dilanggar,” tambah CNR.

Dirinya menambahkan, untuk tahun depan ada 12 Rancangan Perda yang dirumuskan untuk dibahas di DPRD Provinsi Sulut, salah satunya adalah Ranperda Cap Tikus. “Ada beberapa Ranperda yang akan kita bahas tahun depan, salah satunya soal peredaran Cap Tikus yang kerap menjadi polemik di masyarakat. Kita akan atur seperti apa kedepannya soal peredaran Cap Tikus ini agar tidak menimbulkan keresahan,” pungkasnya.

Hadir dalam sosialisasi ini, Hukum Tua Desa Kembuan Olke T Walalangi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di Desa Tonsealama dan Desa Kembuan Kecamatan Tondano Utara.(fernando lumanauw)

Comment

Leave a Reply

News Feed