Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkay menegaskan investasi di provinsi itu harus dilihat lebih dari sekadar angka pertumbuhan; yang utama adalah kontribusinya terhadap kesejahteraan publik dan penciptaan lapangan kerja.
Pernyataan itu disampaikan mewakili Gubernur Yulius Selvanus pada Dedicated Team Meeting (DTM) 2026 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut, Kamis (21/5/2026).
Data terbaru menunjukkan realisasi investasi Sulut pada Triwulan I 2026 mencapai Rp 2,13 triliun, hanya sekitar 18 persen dari target tahunan Rp 12,13 triliun.
Realisasi ini turun jauh dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 33 persen, menjadi sinyal peringatan bagi pemangku kebijakan daerah.
“Ini harus menjadi wake-up call. Jangan terjebak rutinitas birokrasi, sementara peluang investasi terus bergerak,” kata Victor.
Komposisi investasi saat ini masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 72 persen, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat 28 persen.
Investasi triwulan ini menyerap 5.070 tenaga kerja, tetapi distribusinya timpang: Kota Manado menyumbang Rp 989 miliar (46 persen) dan Minahasa Utara Rp 779 miliar (36 persen), sementara kabupaten lain seperti Kotamobagu, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bitung, dan Tomohon mencatat angka relatif rendah.
Untuk mengejar target, Pemprov Sulut merumuskan tiga strategi utama: monitoring ketat proyek strategis, penyelesaian hambatan regulasi (debottlenecking), serta diversifikasi sektor. Victor menekankan hilirisasi sebagai kunci menambah nilai produk unggulan -perikanan, pertanian, dan pariwisata- agar komoditas seperti tuna, cakalang, dan kelapa tidak lagi diekspor sebagai bahan mentah tetapi dieolah menjadi produk bernilai tambah.
Pemprov juga menempatkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai wajah pelayanan investasi. Saat ini sembilan daerah di Sulut telah mengoperasikan MPP, sedangkan enam daerah lain diminta segera membentuk MPP dalam tahun ini; keberadaan MPP akan dijadikan indikator kinerja kepala daerah.
Digitalisasi perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) juga diangkat sebagai alat untuk mempercepat proses izin dan menekan praktik pungli.
Wagub Victor menuntut kesiapan konkret dari kepala daerah: siapkan Investment Project Ready to Offer (IPRO) dengan data lengkap, lahan clear, izin terpenuhi, dan proyeksi Return on Investment (ROI) yang jelas.
Sebagai sarana promosi dan seleksi proyek unggulan, Pemprov mendorong partisipasi daerah dalam North Sulawesi Investment Challenge (NSIC) 2026—program yang diharapkan memposisikan Sulut sebagai tujuan investasi berkelas dunia.
Implikasi ekonomi dari kebijakan ini jelas: percepatan debottlenecking dan hilirisasi dapat menaikkan multiplier effect investasi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, dan memperbaiki neraca perdagangan komoditas daerah.
Namun keberhasilan bergantung pada koordinasi lintas daerah, ketersediaan infrastruktur lahan dan logistik, serta kapabilitas pemerintahan daerah mengubah janji kebijakan menjadi proyek yang siap diimplementasikan.
