Manado – Reformasi birokrasi adalah upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Reformasi Birokrasi harus menyentuh aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan SDM aparatur. Hal ini disampaikan Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis kebijakan pengawasan, pelayanan publik dan budaya kerja di Hotel Aryadutha Manado, Rabu (1/5).
Menurut Kansil, berbagai permasalahan dan hambatan yang dapat mengakibatkan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui.
Dalan hal ini, diharapkan reformasi birokrasi akan menjadi jalur pembuka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai langkah strategis untuk membangun aparatur negara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara terencana dan sistemik. “Ssehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien,” kata kansil.
Aparatur negara menurut Kansil adalah bagian terpenting dari sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, karena berfungsi sebagai piranti strategis dalam memberi nafas terhadap dinamika organisasi pemerintahan.
Apalagi di era global yang saat ini menuntut setiap aparatur untuk mampu memposisikan dan memantapkan diri dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, serta sikap proaktif dalam memacu, mendorong dan mengembangkan partisipasi rakyat untuk menyukseskan berbagai kebijakan dan program kerja pemerintah di lintas bidang dan lintas dimensi yang ada.
Sebab itulah Kansil menyebutkan, tata kelola pemerintahan yang baik kembali masuk dalam program prioritas pembangunan sulut tahun 2013.
Implementasinya, maka berbagai program dan kegiatan progresif harus terus dilaksanakan, seperti penataan peraturan perunang-undangan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntablilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, dimana kesemuanya turut menjadi bagian dari esensitujuan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB saat ini.
Hadir Deputy Pelayanan Publik dan Pengawasan Akuntabilitas Drs. Wiharto MBA, Asdep Pengawasan Masyarakat dan Pemberantasan Korupsi Drs. Rahmat Fajri, Asdep Kebijakan Pelayanan Publik Drs M Sitorus, Asdep Kesejahteraan Sosial Drs. Bambang Anom.
