Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa terus berupaya mengendalikan inflasi di daerah, guna stabilitas ekonomi di tengah masyarakat.
Hal ini diungkap Penjabat Bupati Minahasa, Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, yang kala itu didampingi Sekretaris Daerah Dr Lynda D Watania MM MSi, kala mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri, dari ruang Command Center, Senin (22/07) pagi.
Bupati Kumendong mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dengan semua pihak dalam upaya pengendalian inflasi. Menurutnya, stabilitas ekonomi adalah prioritas utama kami demi kesejahteraan masyarakat Minahasa.
“Koordinasi yang baik antar dinas dan instansi terkait, sangat penting, untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi, agar dapat dilaksanakan secara efektif,” tandas Bupati, didampingi Sekda Watania.
Sementara, rakor ini dipimpin Plt Sekjen Tomsi Tohir. Dia mengatakan, harga rata-rata nasional minyak kita masih diatas HET sejak awal tahun 2023 dan untuk realisasi angka DMO sudah mengalami peningkatan.
Sedangkan untuk realisasi pupuk bersubsidi di beberapa daerah, kata dia, sudah mulai terpenuhi. Hal tersebut menurutnya, menunjang produktivitas penanaman bahan pangan, dan dapat menstabilkan harga bahan pokok setelah panen.
“Kami terus melakukan rakor dalam rangka memperbaharui atau merevisi regulasi terkait pangan, untuk menyesuaikan dinamika harga bahan baku pangan dan pakan, dengan mempertimbangkan cost produksi saat ini,” kata Tohir.
Tohir menambahkan, agar K/L terkait melakukan pengawasan terkait kelancaran pendistribusian minyak goreng dari pihak produsen dan distributor ke retail modern dan pasar tradisional antisipasi adanya produsen yang menjual dengan metode Bundling.
“Seiring dengan kenaikan HET, perlu diperhatikan terkait pemerataan ketersediaan stok minyak di tiap provinsi. Agar Satgas Pangan Polri dan K/L terkait makin intensif melakukan monitoring dan pengawasan, represif untuk preventif guna menjaga ketersediaan, terkait pendistribusian pupuk bersubsidi dan stok di tiap-tiap wilayah untuk mempermudah para petani guna mendapatkan pupuk bersubsidi dan perlunya penambahan titik distribusi, khususnya wilayah-wilayah yang jangkauan oleh petani masih jauh,” ungkapnya lagi.
“Agar K/L terkait terus melakukan evaluasi terkait regulasi pangan agar lebih efektif dan tepat sasaran yang bertujuan memberikan perlindungan baik bagi petani maupun bagi konsumen akhir,” pungkasnya.
Turut hadir pula dalam kegiatan ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadis Kominfo, Kadis Sosial, Kadis Pangan, Kadis Koperasi, PLT Bappelitbangda, Pertanian, Kadis Perikanan dan Kelautan, Ka.BPKAD, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan.(fernando lumanauw)
