by

Delapan Persen Anggaran COVID-19 dari Dana Desa Rawan ‘Dikebiri’, Tangkulung: Jangan Coba-coba

Minahasa – Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di tingkat Desa, serta surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Kementerian Desa/Inmendesa Nomor 1 Tahun 2021, anggaran Dana Desa di Desa harus menyisihkan paling sedikit delapan persen untuk penanganan COVID-19.

Sementara, delapan persen anggaran penanganan COVID-19 di Deaa ini dinilai rawan penyimpangan karena masih dipertanyakan peruntukkannya, meski sudah jelas dalam aturan yang mengaturnya. Pasalnya, belum tampak secara jelas kemana larinya anggaran yang cukup besar tersebut, atau apa-apa saja yang dibiayai dari anggaran dimaksud.

Di Kabupaten Minahasa sendiri, anggaran delapan persen Dana Desa untuk penanganan COVID-19 di 227 Desa, sudah dicairkan sejak awal tahun. Hal ini dikatakan langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa Jeffry Tangkulung SH MAP, belum lama ini.

“Anggaran tersebut khusus digunakan untuk penanganan COVID-19 di Desa. Dana ini lain dengan BLT, dana ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain,” ujar Tangkulung.

Diapun mengingatkan para Hukum Tua agar jangan sampai menyalahgunakan anggaran ini. “Anggaran COVID-19 dari DD ini bervariasi tiap Desa, tapi minimal masing-masing Desa ada anggaran sebesar Rp 50-80 juta, dan anggaran itu sudah dicairkan, tinggal masing-masing Desa mengatur penggunaannya. Hati-hati, jangan coba-coba diselewengkan atau dikebiri,” tandasnya.

“Gunakan sesuai peruntukkan. Tarik dari kas sesuai kebutuhan. Misalkan anggaran untuk beli masker, cukup tarik dana beli masker, nanti ada keperluan lain lagi baru ditarik lagi untuk belanja kebutuhan dimaksud. Jangan sampai disalahgunakan atau digunakan namun asal-asalan, seperti contoh, membangun posko tapi hanya sekedar dibangun tanpa difungsikan, kemudian tidak dilengkapi atribut pendukung seperti seragam, Id card dan lain-lain,” tandasnya.

Dalam Surat Edaran Bupati Minahasa nomor 134/BM-III-2021, didalamnya diatur diantarnya bahwa, dana kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dianggarkan dalam belanja tak terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan digunakan untuk sosialisasi penanganan COVID-19, pembuatan Posko maksimal senilai Rp 5 juta, pembuatan ruang isolasi di Desa dengan ketentuan bila di Desa ada Balai Desa maka ruangan isolasi disiapkan dengan ketentuan anggaran maksimal Rp 10 juta, sedangkan bila tidak ada Balai Desa bisa gunakan rumah kosong dengan anggaran maksimal Rp 20 juta.

Selain itu, diatur pula soal pakaian identitas seperti rompi, topi, sarung tangan, masker dan face shield bagi petugas Posko. Pengadaan sarana prasarana penanganan COVID-19 seperti sabun cuci tangan, disinfektan dan thermogan, pengadaan Vitamin untuk masyarakat yang terdampak COVID-19, pembuatan baliho publikasi tentang COVID-19 di area publik, serta hal lainnya yang menjadi kebijakan di Desa.(fernando lumanauw)

Comment

Leave a Reply

News Feed