Manado – Pemerintah Provinsi (pemprov) Sulut yang dikomandani Gubernur SH Sarundajang dan Wagub Djouhari Kansil terus berbenah. Setelahratusan pejabat struktural eselon III dan IV kini pejabat struktural eselon II ditengarai masuk gerbong mutasi.
“Dalam waktu beberapa hari ke depan, akan ada roling pejabat eselon II,” ungkap sumber resmi di kantor Gubernur Sulut yang enggan namanya dipublikasi.
Wakil Gubernur Djouhari Kansil ketika dikonfirmasi tidak menampik. Ia mengatakan, pemprov sebagai sebuah organisasi pemerintahan butuh penyegaran. Mutasi jabatan merupakan langkah untuk mewujudkan itu. “Namanya organisasi butuh penyegaran,” sebut mantan Kepala Dinas Pendidikan Sulut.
Kansil mengakui, temuan BPK yang membuahkan opini WTP ikut jadi pertimbangan melakukan mutasi. Sesuai pengalaman sebelumnya juga temua BPK turut menjadi landasan keputusan Baperjakat.
“Ya, termasuk temuan BPK jadi pertimbangan Baperjakat melakukan rolling,” sebutnya.
Mengenai waktu dan daftar pejabat yang dimutasi, Kansil enggan membeber. “Tunggu saja, kapan saja rolling bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Pengamat politik dan pemerintahan Taufik Tumbelaka mengatakan, masih banyak Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan jelang akhir masa pemerintahan Gubernur SH Sarundajang. Mutasi jabatan merupakan satu cara untuk mewujudkan itu.
Menurut dia, saat ini pemprov harus memandang pejabat yang dimutasi bisa memberikan inovasi dan lompatan baru ke depan. “Salah satu caranya adalah harus memangkas para pejabat yang istilannya ABS, asal bapak senang,” katanya.
Pejabat semacam ini, kata dia, hanya bersikap pasif, menunggu perintah tanpa inovasi, bahkan melaporkan hal yang baik-baik saja.
“Mereka terkesan tidak memberikan laporan apa adanya sesuai fakta lapangan karena takut dimarahi. Dan yang terjadi laporan ABS,” katanya.
Hal ini harus disikapi jika Pemprov masih berkeinginan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di akhir masa jabatan Gubernur.
Sementara itu, mencuatnya isu roling pejabag membuat harap harap cemas (H2C) sejumlah pejabat eselon 2 yang SKPD-nya menyumbang temuan BPK penyebab Pemprov Sulut hanya meraih opini WDP. Asisten 3 Sekprov, Kepala Inspektorat dan Kepala Dinas PU disebut sebagai pejabat-pejabat yang mengalami efek H2C atas isu roling jabatan. Pasalnya, temuan BPK di Sekretariat Daerah dan Dinas PU selain disebabkan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang lalai, Inspektorat sebagai lembaga audit internal gagal mengawasi.
