Minahasa – Kelangkaan dan melonjaknya harga komoditi Jagung yang biasa digunakan sebagai pakan ternak kini mulai menimbulkan keresahan serius di kalangan peternak khususnya peternak Babi di Sulawesi Utara.
Menanggapi hal ini, Asosiasi Peternak Babi (APB) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (19/01), kemudian melakukan pertemuan besar-besaran untuk mencari jalan keluar terkait persoalan ini. Dari hasil pertemuan itu, APB Sulut kemudian mengeluarkan petisi yang ditujukan kepada pemerintah untuk mendapat atensi khusus.
Ketua APB Sulut, Ronald Rumondor, kepada wartawan dalam jumpa pers usai melakukan rapat dengan para peserta asosiasi mengatakan, APB Sulut meminta kepada Bulog Sulut selaku penanggung jawab penampungan stok agar dapat menyediakan Jagung untuk peternak Babi.
“Selama ini ada impor Jagung dari luar, tapi Jagung-jagung itu langsung dibagi kepada perusahaan-perusahaan pembuat pakan ternak, sehingga tak ada kuota lagi yang disediakan untuk keperluan peternak, termasuk peternak Babi, semuanya habis ke perusahaan. Banyak peternak Babi yang berskala kecil mulai gulung tikar karena tak mampu lagi membeli Jagung, ada yang tinggal memberi ternak dengan sayur-sayur busuk dan bungkil yang tentu tak sehat untuk ternak Babi,” kata Rumondor, didampingi Humas APB Sulut, Gilbert Wantalangi, sembari menambahkan bila APB Sulut akan menyurat secara resmi ke Bulog.
Lanjut dikatakan Rumondor, pihaknya juga memohon kepada pemerintah untuk memberikan kontrol pada harga Jagung, karena menurutnya selama ini harga tinggi namun yang diuntungkan adalah pengumpul atau spekolan dan bukan petani.
“Akan lebih baik kalau memang harga naik tapi petani yang diuntungkan karena mereka yang menanam dan bukannya pengumpul atau spekolan atau mereka yang menjual di pasar,” ujarnya.
Selanjutnya, pemerintah bila menyusun program mengenai peternakan, khususnya peternak Babi, dimohon agar dapat melibatkan APB Sulut karena anggota didalamnya banyak berkompeten dan profesional di bidang itu.
“Bila ada program pembagian bantuan bibit Babi dari pemerintah, baik di Kabupaten/ Kota maupun Provinsi Sulut, seharusnya pemerintah mencari kwalitas bibit Babi unggul atau yang terbaik bukan mencari yang selisih harga dibawah untuk mencari keuntungan, sehingga akhirnya bibit yang didapat yang kemudian dibagikan itu berkwalitas jelek,” ujarnya.
Selanjutnya, APB Sulut ini juga mendesak pemerintah agar mengawasi lalu lintas perdagangan Babi hidup antar daerah di dalam pulau Sulawesi. Hal ini dimaksud agar ternak Babi yang ada ini tidak terjangkit penyakit.
“Artinya Babi yang beredar itu sehat dan terbebas dari Hok Kolera, sehingga status Hok Kolera di Sulut itu juga bisa dicabut sehingga tenak Babi dari Sulut ini bisa diekspor keluar daerah, bahkan ke negara-negara tetangga seperti Cina dan Filipina,” ujar Rumondor.(fernando lumanauw)
