Jakarta – Dalam rapat dengar pendapat soal permasalahan ketenagalistrikan di wilayah timur Indonesia dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang dilakukan di ruang rapat GBHN Gedung Nusantara V MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Rabu (25/05), Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi menyinggung soal CSR PT PLN Persero di Minahasa.
Menurut JWS, pengelolaan CSR PT PLN Persero di Minahasa perlu diperbaiki agar lebih efisien. Misalnya, CSR dari pengelolaan air Danau Tondano untuk PLTA milik PT PLN. Setahu dia, CSR ini hanya dikelola PT PLN sendiri atau tidak diserahkan kepada pemerintah daerah kemudian dimasukkan dalam APBD untuk selanjutnya dikelola untuk kepentingan Danau Tondano dan masyarakat luas.
“Ada alat berat untuk Danau Tondano yang berasal dari CSR PT PLN, tapi itu tidak bisa digunakan karena sudah rusak sebelum beroperasi. Sistem pengelolaan CSR seperti ini yang menurut kami kurang bijak,” kata Bupati JWS.
Selanjutnya, rapat yang membahas tentang ketenagalistrikan yang dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba SH MM, dihadiri oleh Anggota DPD Ir Marhanny VP Pua MA dan sejumlah Anggota DPD RI lainnya, turut diikuti pula oleh Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw, Wakil Walikota Bitung Ir Maurits Mantiri, sejumlah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota serta Kepala Dinas ESDM Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya ini kemudian menghasilkan beberapa kesimpulan penting.
Beberapa kesimpulan itu diantaranya, mendesak PT PLN untuk memperbaiki dan memperluas jaringan distribusi interkoneksi untuk mengatasi permasalahan listrik dari daerah surplus listrik ke daerah yang mengalami defisit.
Disamping itu juga mendesak PT PLN mengikutsertakan pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) agar pembangunan ketenagalistrikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan mensosialisasikannya ke daerah.
Mendampingi Bupati JWS dalam RDP ini Kadis ESDM Minahasa Drs Donald Wagey dan beberapa pejabat lainnya.(fernando lumanauw)
