KRISIS kehidupan berbangsa di Indonesia, antara lain persoalan etika dan perilaku kekuasaan. Silang pendapat, perdebatan, konflik dan upaya saling membanting terus berlangsung di kalangan elite, tanpa peduli dan menyadari rakyat saat ini menderita dan menginginkan kehidupan yang lebih baik.
Kemampuan membangun harmoni, melakukan kompromi dan konsensus dikalangan elite terkesan sangat rendah, tetapi cepat sekali untuk saling melecehkan dan merendahkan.
Padahal untuk mengubah arah dan melakukan lompatan jauh kedepan sangatlah diperlukan kompromi dan rekonsiliasi.
Demikian pula terhadap elite yang ada di daerah kita di Sulut, maupun Kota Manado. Haus kekuasaan begitu menggema. Terlihat saat ini gesekan saling mempengaruhi untuk namanya melanggengkan kekuasaan begitu kental.
Makin terlihat saat ini menjelang Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 dengan berbagai intrik politik dimainkan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dengan berbagai cara. Salah satunya “menguasai” pembentuk opini publik yaitu media massa.
Kekuasaan dan pemimpin dua kata
tak bisa dipisahkan. Namun krisis kepemimpinan itu pasti adanya, sebab pemimpin yang ada di daerah kita maupun umumnya di Indonesia lahir dari yang namanya intrik dan politik negatif atau saling menjatuhkan.
Jauh dari namanya membangun harmoni maupun melakukan kompromi untuk saling mendukung dengan menjawab masalah-masalah kemasyarakatan sesungguhnya. Selain merebut kekuasaan untuk kesejahteraan golongan, kelompok maupun lingkungan para pendukungnya. Bagaimana pemimpin kita di Sulut dan Kota Manado ? (***)
