Kumtua se-Minahasa Wajib Lapor Pajak Agar Tidak Mengganggu Pencairan DD Tahap I 2021

Minahasa – Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring MSi meminta kepada seluruh Hukum Tua (Kumtua) se-Kabupaten Minahasa, segera melaporkan pajak tahunan di tahun 2020.

Hal tersebut disinggung Bupati ROR disela-sela Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan 2020 Pemkab Minahasa Beserta Jajaran, untuk Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Bitung, Senin (08/02) pagi, di ruang sidang Kantor Bupati, Tondano.

“Saya juga meminta kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar segera menindaklanjuti kepada seluruh Kumtua agar segera laporkan pajak,” desak ROR.

Pelaporan pajak ini ada suatu keharusan dalam kita menyokong pemerintah di bidang pembangunan, sehingga perlu dilakukan tepat waktu.

“Kewajiban penyetoran itu pajak wajib. Sudah ditentukan batas waktu pelaporannya, jangan ada yang terlambat,” tandasnya

Sementara, Kepala Dinas PMD Minahasa Jeffry Tangkulung SH MAP segera merespon hal ini dan mendesak semua Kumtua menyelesaikan kewajibannya.

“Sesuai apa yang sudah disampaikan pak Bupati, itu segera kami akan tindaklanjuti, nengingat memang ada penyaluran Dana Desa tahap satu tahun 2021. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, ada beberapa Kumtua yang terlambat membayar pajak, sedangkan syarat Dana Desa dicairkan harus terlebih dahulu lunas pajak,” ujarnya.

Tangkulung menambahkan, bukti bayar pajak harus berdasarkan kegiatan yang ada di Desa. “Jadi, bukti bayar pajak itu berdasarkan kegiatan yang ada di desa. Kalau tidak ada bukti bayar pajak, kami tidak akan berikan rekomendasi pencairan Dana Desa,” pungkasnya.(fernando lumanauw)

Leave a Reply