Manado – Aksi protes keluarga mendiang Gubernur pertama Sulut FJ Tumbelaka merupakan bukti tidak pekanya staf Gubernur SH Sarundajang (SHS). Perilaku asal bapak senang (ABS) melekat kuat di diri staf gubernur, terkait penyusunan visualisasi sejarah Sulut yang tidak memberi ruang apresiasi yang luas bagi Gubernur pertama Sulut.
Aktifis Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Sulut, Boy Kusoy mengatakan, seharusnya staf yang ditugasi gubernur SHS membuat visualisasi sejarah Sulut peka dengan suasana batin mantan keluarga mantan gubernur Sulut. “Fakta sejarah harus didudukan proporsional pada tempatnya, jangan hanya demi mencari muka kepada atasan, esensi sejarah diabaikan dan hanya menonjolkan pujian kepada satu orang tertentu,” ujar Kusoy.
Perilaku staf ABS ini, lanjut Kusoy, bisa menjerumuskan atasan dalam hal ini gubernur SHS. Pasalnya, pujian yang diberikan secara berlebihan secara tidak langsung merendahkan. Ketersinggungan keluarga mantan gubernur juga mendorong kritikan yang justru ditujukan kepada gubernur. “Perilaku staf seperti ini harus direformasi. Jika perlu pangkas. Ganti staf yang berperilaku ABS,” koarnya.
Sebelumnya diberitakan, Keluarga mendiang Gubernur FJ Tumbelaka melakukan walkout di sidang paripurna istimewa DPRD Sulut dalam rangka HUT Emas Sulut. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes keluarga yang merasa fakta sejarah bahwa Sulut lahir di masa FJ Tumbelaka, sengaja dibiaskan. Sementara ruang pengakuan yang layak atas jasa Broer tidak diberikan Pemprov Sulut.
Dalam sidang paripurna istimewa Dewan Sulut yang dipimpin ketua dewan sementara, Steven Kandouw di gedung Grand Kawanua Internasional Convention (GKIC), Manado, Selasa (23/09/14) istri dan dua putra Gubernur FJ Tumbelaka melakukan aksi walkout.
Aksi walkout itu sendiri berlangsung saat gubernur Sulut DR Sinyo Harry Sarundajang (SHS) akan menyampaikan pidato dalam rangka peringatan HUT Emas Sulut 2014. Alhasil, aksi ini menjadi perhatian para pemburu berita, baik media cetak, dan elektronik.
Kepada wartawan, Ibu Neeltje Zus Ticoalu, janda FJ Tumbelaka, mengaku ini bentuk protes kepada Pemprov Sulut yang menurutnya sengaja melupakan perjuangan suaminya dengan turunnya UU nomor 13 tahun 1964 lalu. Di mana melalui perjuangan bersama para tokoh agama dan masyarakat serta mantan Gubernur Tumbelaka, sehingga lahirlah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pemisahan dari Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kami sengaja dilupakan,”ujar dengan nada bergetar menahan tangis.
Ibu Zus sendiri dipapah kedua putranya masing-masing Drs Yahya Tumbelaka dan Taufik Tumbelaka saat aksi walkout dalam sidang peringatan HUT Emas Sulut 2014 tersebut.
Taufik, putera pertama Gubernur FJ Tumbelaka mengaku kecewa kepada gubernur SH Sarundajang yang terkesan kurang menghargai para mantan gubernur Sulut.
“Katakan kepada Gubernur (Sarundajang), kami keluarga Tumbelaka kecewa karena mestinya acara ini adalah acara syukuran 50 tahun Sulawesi Utara, bukan pencitraan. Kami keluar sebagai bentuk protes kepada Gubernur,” tukas Taufik Tumbelaka saat meninggalkan ruangan rapat paripurna.
Tayangan kilas balik 50 tahun provinsi Sulawesi Utara tambah mantan aktivis UGM tersebut kurang tepat ketika lebih menonjolkan kepemimpinan gubernur Sulut SH Sarundajang.
“Saya yakin keluarga mantan gubernur lainnya kecewa. Tayangan itu lebih pantas ketika ditayangkan pada akhir kepemimpinan bukan di HUT emas, karena mestinya di HUT emas ini gubernur dan mantan gubernur diberikan penghargaan yang sama pantasnya,” tukas Taufik.
Sebelumnya, saat upacara peringatan HUT Emas Sulut 2014, pagi di halaman kantor gubernur, keluarga Tumbelaka juga melakukan aksi serupa saat gubernur akan menandatangani beberapa prasasti diantaranya, prasati gedung Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado dengan nama mantan gubernur Sulut Mayjen Purn HV Worang. Pun dalam sidang paripurna, SHS memberikan penghargaan kepada beberapa orang tokoh masyarakat yang dinilai telah memberikan konstribusi positif bagi rakyat Sulut.
“Almarhum FJ Tumbelaka, dihargai di Provinsi Sulteng, Palu, dengan menamakan pantai mereka yang terkenal dengan nama pantai Tumbelaka. Sayang di Sulut sendiri dilupakan, “sesal Taufik.
Gubernur SHS sendiri saat dikonfirmasi terkait aksi walkout keluarga Tumbelaka, terlihat heran. “Saya tidak tahu apa penyebabnya. Tapi saya hormati, itu hak demokrasi,” ujarnya.
Saat didesak terkait pemberian penghargaan berupa penamaan atas sesuatu (jalan atau gedung, red) pada jasa Tumbelaka, menurut SHS tetap akan diagendakan. Namun kali ini, baru HV Worang. “Ya, harus secara bertahap. Kami juga tetap membantu para janda mantan gubernur. Ke depan, memang harus ada Peraturan Daerah (Perda) mengenai hal itu. Saya menghormati keluarga mantan gubernur Tumbelaka,” katanya
