Bitung – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Komando Daerah Angkatan Laut VIII (Kodaeral VIII) resmi memulai misi Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) kedua di tahun 2026. Berlangsung pada 11 hingga 17 September 2026, operasi ini membidik penguatan peredaran uang layak edar serta akselerasi edukasi keuangan di kawasan perbatasan dan pulau-pulau 3T (Terdepan, Terluar, Terpencil).
Langkah intermediasi dan distribusi fisik uang ini menjadi instrumen vital makroekonomi dalam menjaga stabilitas nilai tukar serta menekan risiko penggunaan mata uang asing (currency substitution) di wilayah berbatasan langsung dengan negara tetangga. Lima titik geo-ekonomi yang menjadi sasaran utama ekspedisi kali ini meliputi Pulau Tagulandang, Karatung, Marore, Kalama, dan Pahaketang.
Menembus Hambatan Logistik Wilayah 3T
Kepala KPw BI Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menegaskan bahwa keterbatasan akses geografis tidak boleh mengurangi hak masyarakat di pulau terluar untuk mendapatkan akses instrumen pembayaran yang berkualitas.
“Jarak dan keterbatasan akses tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan rupiah yang berkualitas. Oleh karena itu, melalui ERB ini, BI bersama TNI-AL hadir menjangkau masyarakat di daerah 3T untuk memastikan bahwa kebutuhan rupiah dapat dipenuhi dalam jumlah yang cukup dalam pecahan yang tepat, serta dalam kondisi yang layak edar,” ujar Joko Supratikto saat melepas tim ERB di Pelabuhan Starol Bitung.
Secara fundamental ekonomi, kehadiran Rupiah dengan pecahan yang presisi akan menekan potensi inflasi lokal yang sering kali dipicu oleh ketidaktersediaan uang kembalian (asimetri pecahan). Lebih dari sekadar alat tukar (medium of exchange), kepastian pasokan uang layak edar diharapkan mampu menstimulasi aktivitas domestik bruto di pulau-pulau sasaran.
Menjaga Nilai melalui Edukasi Kebijakan
Selain fungsi distribusi logistik, ERB 2026 juga mengemban misi literasi keuangan. Tim Satgas dibekali program edukasi “Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah” guna memitigasi peredaran uang palsu serta memperpanjang usia edar uang (life cycle) melalui metode perawatan yang benar.
Joko menambahkan bahwa di wilayah terluar, eksistensi mata uang nasional memiliki nilai nonsentral yang melambangkan supremasi politik dan ekonomi sebuah negara.
“Di wilayah perbatasan dan pulau terluar, rupiah memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar alat pembayaran. Kehadiran dan penggunaan rupiah merupakan representasi nyata dari kehadiran negara dan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, perjalanan tim ERB membawa pesan penting: sejauh apapun wilayahnya, rupiah tetap hadir, dan kedaulatan Indonesia tetap terjaga,” jelas Joko secara komprehensif.
Sinergi Kelembagaan Demi Efisiensi Distribusi
Guna memastikan kelancaran rantai pasok (supply chain) pasokan uang ini, BI berkolaborasi erat dengan TNI-AL. Prosesi pelepasan Satgas ditandai dengan penyematan atribut yang dilakukan berjenjang oleh Kepala BI Sulut kepada Komandan KRI Sidat-851, disusul oleh Komandan Kodaeral VIII Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi, S.E., M.Tr.Opsla kepada Ketua Tim Satgas BI, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulut.
Komandan Kodaeral VIII, Laksamana Muda TNI Dery Triesananto Suhendi, menegaskan komitmen penuh TNI-AL dalam mendukung aspek pengamanan logistik nasional ini. Sinergi ini dinilai memangkas biaya transaksi logistik tinggi yang biasanya melekat pada wilayah kepulauan terluar Indonesia.
Sebagai penutup, Joko Supratikto mengimbau seluruh personel Satgas untuk mengedepankan aspek pelayanan prima dan profesionalisme tinggi selama sepekan operasi ke depan.
“Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, hadirlah dengan ramah, layani dengan sepenuh hati, jaga kekompakan, disiplin serta keselamatan dalam menjalankan tugas bersama ini. Jadikan pulau yang dikunjungi dan setiap masyarakat yang dilayani sebagai bagian dari pengabdian terbaik bagi kita untuk negeri,” pungkas Joko.
Melalui keberlanjutan program ERB ini, otoritas moneter optimistis efisiensi transaksi ekonomi di wilayah perbatasan akan semakin solid, sekaligus mengunci jangkar kedaulatan moneter Indonesia hingga ke titik koordinat terluar.
