Jakarta,CSNews- Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono akan mengevaluasi anggaran belanja daerah yang digunakan para kepala daerah untuk fasilitas mewah bila warga daerah tersebut masih banyak yang miskin.
Hal ini diutarakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mewakili Presiden dalam sambutan Peringatan Hari Otonomi Daerah XVII Tahun 2013 di gedung Bidakara Jakarta Selatan, Kamis (25/04/2013), yang bertemakan “Dengan Otonomi Daerah kita tingkatkam kapasitas pemerintah daerah untuk percepatan kesejahteraan rakyat.”
Mendagri menjelaskan, tidak cocok bila rumah jabatan dan kantor dinas megah, juga mobil dinas kepala daerah mahal-mahal sementara tingkat kemiskinan daerah tersebut masih diatas 20%. Ini terindikasi karena banyak daerah belanja modalnya hanya sekitar 18%. Untuk itu, Mendagri akan lakukan evaluasi APBD setiap daerah diawal Mei ini bersama Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang nanti hasilnya diserahkan kepada Presiden.
“Jangan minta ditambah lagi belanja daerahnya, jangan minta-minta lagi pegawainya kalau belanja daerah untuk pegawai masih diatas 50% sementara untuk belanja masyarakat kecil,” tegas Gamawan.
Karenanya, Mendagri menghimbau para Gubernur untuk tidak menyetujui APBD 2014 yang diajukan Kab/Kota sebelum didalami dulu.
Menurut Gamawan, bila belanja daerah untuk pegawai, untuk perjalan dinas, dan untuk DPRD masih di atas 70% maka kita akan menyetop permintaan mereka sampai anggaran belanjanya stabil karena dinilai tidak sehat.
Dalam kesempatan inipun, Mendagri menyerahkan penghargaan penyelengaraan pemerintahan provinsi tingkat nasional tertinggi yang diraih Provinsi Jawa Timur sebagai peringkat pertama, peringkat kedua Provinsi Jawa Tengah dan peringkat ketiga Provinsi Sulawesi Selatan.
Sementara untuk pemyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, peringkat pertama diraih Kabupaten Tuban, peringkat kedua Kabupaten Tulungagung, peringkat ketiga Kabupaten Jombang dan peringkat selanjutnya diperoleh Kabupaten Pacitan, Purbalinga, Semarang, Enrekan, Sleman, dan Jepara. Lalu untuk Pemerintahan Kota, peringkat pertama diraih Kota Tangerang, peringkat kedua Madiun, peringkat ketiga Yogyakarta, dan peringkat selanjutnya diperoleh Depok, Medan, Cimahi, Surakarta, Mojokerto, Tegal, dan Kota Sawahlunto.
Sayangnya dari 15 Kab/Kota yang ada di Sulawesi Utara, tidak satupun penghargaan yang diperoleh para kepala daerah. Apakah hal ini menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Sulut dinilai Kemendagri masih rendah?. (patris pangaila)
