Mendagri Tito Karnavian: Pengendalian Inflasi di Minahasa Harus Jadi Prioritas

Minahasa – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa, pengendalian inflasi di Kabupaten Minahasa harus diprioritaskan.

Hal ini diungkap Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, yang diikuti Penjabat Bupati Minahasa, Dr Noudy R P Tendean SIP MSi, secara daring melalui Zoom Meeting, dari di Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, Selasa (04/02).

“Pengendalian inflasi merupakan prioritas utama pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat,” tandas Mendagri.

“Kita harus memastikan distribusi barang tetap lancar, harga-harga terkendali, dan kebijakan ekonomi daerah selaras dengan strategi nasional. Selain itu, pengawasan perizinan daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan transparan,” ujarnya lagi.

Menanggapi arahan tersebut, Bupati Tendean meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Minahasa untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengendalikan harga, terutama komoditas yang mengalami kenaikan. Hal ini menjadi perhatian penting menjelang bulan Ramadhan, dimana permintaan bahan pangan biasanya meningkat secara signifikan.

“Saya menginstruksikan TPID Minahasa untuk proaktif dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok. Koordinasi dengan berbagai pihak harus ditingkatkan agar inflasi tetap terkendali dan masyarakat tidak terbebani,” pungkasnya.

Selain membahas upaya pengendalian inflasi, agenda ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang Kerjasama Dalam Pengawasan Perizinan Daerah yang diinisiasi Kemendagri.

Turut hadir dalam Rakor ini sejumlah pejabat daerah, di antaranya Inspektur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Damkar, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, Kasat Pol-PP, Kepala Dinas Koperasi UKM, serta Staf Khusus Bupati.(fernando lumanauw)

Tinggalkan Balasan