Mitra – Sebagai tindaklanjut penerapan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang berlaku sejak 01 Juli 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra), Selasa (04/12), menggelar sosialisasi tentang Perpres tersebut, bertempat di ruang sidang Kantor Bupati, Ratahan.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Mitra Budi Raranta dalam laporan kegiatan mengatakan, Perpres ini mulai diterapkan secara nasional sejak tanggal diberlakukan, termasuk di Kabupaten Mitra.
Menurutnya, dalam aturan baru ini, cukup banyak mengatur terkait aplikasi yang berbasis website, seperti contoh masyarakat yang saat ini ingin membeli sesuatu tinggal klik, pemerintah saat ini juga sama, menggunakan sistem online dalam pengadaannya. Hal ini dikatakannya bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam proses pengadaan serta meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah.
“Dengan demikian, ada aturan yang berubah dan diupgrade dengan mengandalkan value money. Artinya nilai barang berguna atau sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Tidak ada intervensi lagi dalam pengadaan barang dan jasa, karena semua saat ini serba transparan dan tidak ada yang ditutupi sehingga setiap penawaran yang masuk bisa dilihat oleh semua pihak lain,” tandasnya.
Dikatakannya lagi, hal ini lebih mengarahkan kepada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilibatkan sebagai pelaku usaha dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja atau terbuka untuk umum. Sosialisasi ini sendiri menurutnya ditujukan untuk para pengguna anggaran, yakni Kepala SKPD dan pejabat pembuat komitmen yang sudah bekerja di 2018 dan yang akan bekerja di 2019.
“Semua lewat aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) versi 4.3 atau yang terbaru. Jadi melalui aplikasi ini, pengadaan barang di Mitra bisa diakses oleh seluruh Indonesia, dimana belanja diarahkan ke e-marketplace,” pungkasnya.(fernando lumanauw)
Comment