Manado – Ada gula, ada semut. Pameo lama ini menggambarkan kondisi Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Daerah Sulawesi Utara saat ini yang dikerebuti ratusan wartawan.
Ratusan wartawan dari berbagai-bagai media telah memasukkan penawaran kerja sama dan berharap bisa mencicipi manisnya kue APBD lewat dana kerja sama media yang tertata di SKPD yang dikepalai Steven Liouw ini.
Memanfaatkan pergantian Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur), mereka mencoba peruntungan.
Ada yang tanpa malu mencatut nama Gubernur Yulius Selvanus (YSK) dengan mengaku sebagai kelompok wartawan yang berjasa memenangkan gubernur pilihan rakyat Sulut tersebut.
Bahkan dengan pongah mendeklarasikan kelompok tersebut sebagai yang paling layak melakukan peliputan di kantor gubernur Sulut dan seolah mau menyingkirkan kelompok yang sudah lama eksis dan memiliki sejarah panjang kemitraan dengan Pemprov Sulut.
Tak sedikit dari wartawan pendatang baru di kantor gubernur yang meneror, mengancam, mengintimidasi kepada Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik (DKIPS) dan jajarannya dengan membawa-bawa nama gubernur.
Kepala DKIPS Sulut Steven Liouw dikonfirmasi wartawan cybersulutnews.co.id membenarkan.
Menurutnya, sudah ada sekitar 180 wartawan/media yang mengajukan permohonan kerjasama.
Menurutnya, untuk objektivitas dan proposionalitas pihaknya akan melakukan verifikasi dalam rangka pelayanan kerjasama media.
Ini dikatakan Kepala Dinas Steven Evans Liow, kepada wartawan, Rabu 12 Maret 2025.
Dikatakannya, Dinas Kominfo akan melakukan verifikasi media sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pelayanan kerja sama media akan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku dimana wajib terdaftar dalam e-Katalog Versi 6 , selanjutnya memiliki keanggotaan PWI dan terdaftar dalam Dewan Pers yang terverifikasi,” urai Liow mengenai ketentuan yang harus dipenuhi media.
Selanjutnya, pelayanan media harus didukung dengan layanan wartawan yang kredibel, serta khusus online, bisa dilihat jumlah pembaca atau Follower yang terus mengikuti media yang dimaksud.
Hal ini, lanjutnya, sebagaimana masukan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, bahwa untuk pelayanan jasa media, benar-benar diverifikasi menjadi atensi Kominfo, termasuk kecepatan masyarakat dapat mengakses layanan informasi yang terkoneksi dengan media sosial pendukung.
“Dan khusus media yang baru, akan disiapkan mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan layanan media informasi yang akan dilaksanakan pada bulan April nanti,” ungkapnya.
